KEFAMENANU,- Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menyatakan bahwa kritik yang diajukan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu terhadap program kuliah gratis Bupati TTU, Yoseph Falentinus Delasalle Kebo, tidak berdasar. Mereka menilai kritik tersebut mengabaikan fakta-fakta penting tentang mekanisme dan pelaksanaan program.
Gregorius Salu, salah satu tokoh masyarakat TTU, mengungkapkan bahwa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program nasional yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari anggaran daerah.
Ia menilai bahwa kritik yang menyebut bahwa pemerintah daerah menanggung beban biaya adalah keliru.
“KIP Kuliah itu program nasional untuk seluruh Indonesia. Jadi kita harus bersyukur karena anak-anak TTU bisa ikut menikmatinya. Faktanya, 935 mahasiswa asal TTU sudah berhasil kuliah gratis lewat jalur ini. Itu capaian luar biasa,”ujar Gregorius Salu, Sabtu (20/9/2025).
Selain itu, Gregorius menegaskan bahwa bagi calon mahasiswa yang tidak lolos seleksi KIP-K, adanya prosedur administratif kampus (seperti surat pernyataan siap mengikuti jalur reguler bila gagal) adalah hal biasa dan bukan kebijakan Bupati.
“Itu syarat dari kampus, bukan kebijakan bupati. Kalau gagal, otomatis diarahkan ke reguler. Itu mekanisme biasa. Tidak ada hubungannya dengan komitmen pemerintah daerah,”jelas Gregorius.
Ia juga menyebutkan bahwa sebagian besar kegagalan pendaftar bukan karena program, tetapi karena faktor administratif atau teknis, termasuk kesalahan dalam pengisian data atau ragu-ragu akibat pengaruh opini di media sosial.
Theodorus Tahoni, orang tua mahasiswa penerima beasiswa lewat KIP-K, menyampaikan rasa syukurnya atas adanya program tersebut. Menurutnya, tanpa dukungan dari pemerintah daerah, banyak keluarga di TTU yang tidak akan mampu mengakses peluang beasiswa ini.
“Anak saya sementara sudah kuliah tanpa bayar berkat KIP Kuliah. Kalau tidak ada bupati yang perjuangkan, kami pasti tidak bisa. Kabupaten lain tidak ada seperti ini,”ungkapnya.
Tahoni juga menekankan bahwa program ini harus dipertahankan dan dijaga kelanjutannya agar terus memberi manfaat bagi banyak orang.
“Bupati sudah membuka jalan. Sekarang tugas kita memastikan program ini terus berjalan. Itu yang lebih penting,”ujar Theodorus.
Penjelasan dari tokoh masyarakat dan orang tua mahasiswa bahwa program kuliah gratis melalui KIP-K dinilai sebagai inisiatif positif karena tidak membebani APBD TTU.
Kritik yang menyebut bahwa pemerintah daerah bersalah atas kegagalan seleksi dinilai tidak akurat, karena banyak kegagalan disebabkan oleh faktor administratif atau kurangnya pemahaman calon mahasiswa terhadap prosedur.
Kebutuhan akan pendampingan administratif, sosialisasi mekanisme, dan transparansi proses seleksi dianggap sangat penting agar calon mahasiswa memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mengalami kesalahan yang dapat merugikan.
