Kabupaten Malang, ZonaNusantara – Pengabdian paripurna ternyata tidak selalu berbuah manis. Di Kabupaten Malang, aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) justru harus membayar mahal loyalitas mereka dengan jeratan utang pribadi.
Di saat mereka harus berdiri tegak berjam-jam mengawal agenda padat Bupati dan Wakil Bupati Malang dari pagi hingga larut malam, hak finansial mereka justru jalan di tempat tanpa kejelasan.
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi hak dasar para abdi negara ini nasibnya terkatung-katung.
Ironisnya, di saat daerah tetangga sudah lebih dulu semringah menikmati pencairan TPP secara bertahap, Pemkab Malang justru terkesan lamban dan abai terhadap kesejahteraan aparat di lini terdepan.
Tugas pengawalan khusus mulai dari mendampingi kepala daerah hingga penugasan lintas wilayah menuntut mobilitas tinggi dan stamina baja.
Namun, di balik kegarangan seragam dinas mereka, tersimpan cerita pilu tentang dapur rumah tangga yang terancam padam.
“Tugas pengawalan dan operasi luar daerah membutuhkan fisik dan biaya operasional yang tidak sedikit. Kami tetap profesional menjalankan perintah, tetapi kami berharap ada kepastian pencairan seperti daerah lain,” ungkap salah seorang personel Satpol PP yang meminta identitasnya disembunyikan, Kamis (23/7/2026).
Faktanya, para petugas di lapangan terpaksa merogoh kocek pribadi, bahkan berutang ke sana ke mari, demi menutupi biaya makan dan transportasi saat menjalankan tugas kedinasan.
Anggaran operasional yang seharusnya melekat di satuan kerja justru nihil, membuat mereka harus nombok demi mengabdi pada pimpinan.
Situasi ini semakin mencekik karena sebagian besar personel yang terdampak berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Lantaran, gaji bulanan yang diterima sudah terplot ketat hanya untuk menyambung hidup keluarga di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok.
Alih-alih bisa berkonsentrasi penuh menegakkan Perda secara optimal, para petugas justru harus pusing tujuh keliling mencari pinjaman demi menutupi biaya operasional kantor yang macet.
Ketika ditanya tentang keterlambatan ini, birokrasi kerap berlindung di balik tembok alasan administratif yang itu-itu saja.
Mulai dari dalih panjangnya proses validasi beban kerja, keharusan menunggu lampu hijau dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan, hingga alasan kapasitas fiskal daerah serta mandeknya Peraturan Bupati (Perbup).
Namun, alasan-alasan administratif tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan tameng. Sangat tidak adil ketika urusan administrasi internal birokrasi yang berbelit-belit justru dikorbankan dengan mengorbankan perut dan kesejahteraan petugas di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas terkait maupun Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang masih bungkam seribu bahasa dan enggan memberikan kepastian jadwal validasi maupun tenggat waktu pencairan TPP.
Ketiadaan transparansi ini hanya akan menjadi bom waktu yang memicu keresahan massal di internal Satpol PP.
Pemerintah Kabupaten Malang dituntut untuk segera keluar dari zona nyaman, bersikap terbuka, dan memberikan kepastian timeline pencairan.
Jangan sampai kesabaran dan loyalitas mutlak para abdi negara ini justru disalahgunakan, membuat mereka merasa dikorbankan di kandang sendiri demi melayani para pemegang kekuasaan.
