BONE–Yayasan Perempuan Besse Kajuara bekerja sama dengan NLR Indonesia melaksanakan pembentukan Kelompok Inklusi di tingkat kelurahan dan penyusunan Rencana Kerja Layanan (PEP) atau layanan dasar. Kegiatan ini berlangsung di dua kelurahan kota Watampone, yakni Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Kelurahan Pappolo Kecamatan Tanete Riattang Sabtu, 27 Juli 2024.
Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 17 orang yang terdiri dari unsur pemerintah kelurahan, tokoh agama, OYPMK, bidan kelurahan, petugas kusta, tokoh masyarakat, disabilitas, dan kader kelurahan. Mereka berkumpul untuk membahas dan menyusun rencana kerja yang inklusif untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, Dra. A. Ratnawati mengungkapkan bahwa layanan inklusi adalah layanan dasar yang meliputi layanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. “Dengan hadirnya layanan inklusi, tidak ada yang tertinggal. Semua segmen dilibatkan dalam rangka kebijakan pembangunan, mulai dari tokoh masyarakat, kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, hingga masyarakat yang terjangkit penyakit menular,” ujar A. Ratnawati.
Ia juga menambahkan pentingnya menyamakan persepsi terkait layanan inklusi di desa dan kelurahan, serta membangun kesadaran dan keberpihakan kepada seluruh masyarakat. “Karena semua itu memiliki keinginan sehingga harus diberikan ruang yang seluas-luasnya,” lanjutnya.
Dalam pantauannya, Ratnawati menyebutkan bahwa layanan Posyandu di tingkat kelurahan belum berjalan optimal, bukan karena pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melainkan kesadaran dari masyarakat setempat. “Masih banyak keyakinan masyarakat bahwa bayi belum bisa keluar rumah sebelum mencapai 40 hari, padahal mereka sudah membutuhkan imunisasi. Imunisasi yang tidak lengkap dapat memicu terjadinya stunting karena kurangnya gizi dan kekebalan tubuh,” jelasnya.
Ratnawati berharap pembentukan Kelompok Inklusi di tingkat kelurahan dan penyusunan Rencana Kerja Layanan (PEP) atau layanan dasar ini dapat meningkatkan sosialisasi layanan inklusi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan. “Di bidang pendidikan, masih banyak anak yang tidak sekolah. Pemerintah pernah mencapai 58 ribu anak putus sekolah, namun telah diintervensi melalui program Lisu Massikola dan berhasil mengembalikan 13 ribu anak bersekolah baik di sekolah formal maupun non-formal. Jika menemukan anak-anak yang tidak sekolah, dorong mereka untuk kembali bersekolah,” tutupnya.
Sementara itu, narasumber dari Yayasan Perempuan Besse Kajuara, A. Aswar, SH, MH, menekankan pentingnya pembentukan kelurahan inklusi. “Melalui Layanan Inklusi di Kelurahan, kita bisa mendengar semua usulan masyarakat secara nondiskriminatif. Dalam kegiatan Musrenbang, semua masyarakat dapat terlibat, bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan, difabel, lansia, anak-anak, dan fakir miskin,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa menghilangkan stigma negatif dalam kehidupan masyarakat sangat penting agar kelompok rentan dapat didengar dan dilibatkan.
Aswar juga menjelaskan bahwa program layanan inklusi di bidang kesehatan bertujuan mendeteksi dan mengobati pasien kusta. “Meskipun pengobatan dan perawatan kusta telah memberikan hasil yang lebih baik, hal ini belum cukup untuk menghentikan penularan dan mengurangi jumlah pasien baru. Di Kabupaten Bone sendiri, terdapat 384 orang yang terpapar kusta dari tahun 2020 hingga 2023,” tambahnya.
Untuk memberikan fokus pada pencegahan kusta, NLR Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Perempuan BesKaR Bone dalam program “Zero Leprosy Project” yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 hingga 2026. “Untuk mencapai tujuan besar program yaitu ‘Mengurangi Penularan Kusta dan Konsekuensinya’, diperlukan pencapaian pada skala yang lebih spesifik. Di antaranya, masyarakat dan orang yang pernah mengalami kusta bisa mengakses layanan dasar, meningkatkan cakupan implementasi SDR PEP sesuai pedoman nasional, serta memperkuat kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan penularan dan penyisihan kusta di seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Berdasarkan hal ini, Yayasan Perempuan BesKaR Bone bekerja sama dengan NLR Indonesia melakukan kegiatan “Pembentukan Kelompok Inklusi di Level Desa dan Penyusunan Rencana Kerja Layanan PEP atau Layanan Dasar.” Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antar anggota kelompok dalam menyelesaikan masalah dan mengemban tanggung jawab kelompok, membangun kesadaran dan gerakan bersama menuju desa/kelurahan inklusi, serta mewujudkan kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. (*)
