MALANG, – Bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial seperti Program Kekuarga Harapan (PKH) rawan dipolitisasi. Sejatinya program ini bertujuan membantu warga miskin. Dalam situasi politik bantuan ini dimanfaatkan sebagai ajang komuditas politik.
Kejadian di di Dusun Mulyosari, Desa Harjokuncaran RT 31/RW 32, Sumbermanjing Wetan (Sumawe) warga penerima bantuan PKH dipaksa memilih salah satu pasangan calon (paslon) tertentu.
“Peristiwa itu terjadi di Dusun Mulyosari Rt.31, Rw 32, Desa Harjokuncaran. Bahkan ada juga di Rt.32, Rw.09. Mereka itu penerima PKH, dan di suruh ambil bantuan dengan syarat mereka diintimidasi agar mencoblos paket tertentu ungkap, Ismail, warga Desa Harjokuncaran yang mengetahui kejadian itu, Sabtu (5/12).
Menurut Ismail, pemberi PKH tersebut Ketua Kelompok PKH Dusun Mulyosari, Desa Harjokuncaran. Bantuan itu sambung dia ada gambar paslon tertentu.
“Penerima PKH disuruh datang mengambil bantuan berupa beras lima hijgga 10 kilogram. Sementara lain beras terdapat buah buahan, namun pemberi bantuan mengarahkan warga mekilih paslon tertentu,” jelasnya.
Dikatakan kasus ini telah dilaporkan ke tim pemenangan Sanusi. Selanjutnya warga mengancam akan membawa masalah ini ke pihak Bawaslu.
“Nanti akan dilaporkan ke Bawaslu. Karena bantuan beras PKH juga diikuti pemberian stiker gambar paslon tertentu,” tandasnya.
