MALANG, Melalui badan bantuan hukum dan advokasi rakyat, PDI P Kabupaten Malang, Jawa Timur membentuk tim Satgas anti politik uang (money politic) di masa tenang.
Ketua Badan Advokat PDI P, Agus Subyantoro pembentukan Satgas tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya money politic selama masa minggu tenang, yang biasa disebut sebagai ‘Serangan Fajar’.
Ia menyebut tim tersebut disebar disetiap kecamatan hingga di desa-desa, dan dibekali
data yang berisi nama-nama koordinator/PIC dari pasangan tertentu yang diduga akan menyebarkan uang kepada sejumlah pemilih di desa-desa
Dikatakan data yang ada sampai Minggu (6/12), ada empat kecamatan yang akan diserang, yakni Kecamatan Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe).
Agus mengaku memperoleh informasi bahwa di Dampit telah disiapkan dana sebesar Rp. 510.000.000, yang akan disebar di tujuh desa dengan target 17.000 suara. Sementara di Tirtoyudo target suara sebanyak 8.200 dengan anggaran Rp. 246.000.000 untuk empat desa.
“Sedangkan untuk Ampelgading, telah disiapkan anggaran sebesar Rp. 270.000.000 dengan target 10.400 suara untuk 6 desa. Sementara, untuk Sumawe, mereka telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 312.000.000 untuk target suara 10.400 yang tersebar di 6 desa,” kata Agus, Minggu (6/12).
Untuk itu, lanjut Agus, Tim Satgas anti Money Politic tersebut, dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dilapangan, akan bekerja sama dengan Pengurus PAC dan Ranting PDI-P Kabupaten Malang, dan selalu berkoordinasi dengan Aparat penegak hukum (APH) di Kecamatan, baik itu unsur dari Polsek maupun Panwascam.
“Kami siap memproses setiap tindakan dugaan Money Politik yang dilakukan oleh kontestan sebelah (LaDub dan Malang Jejeg),” terangnya.
Untuk itu, tambah Agus, dengan adanya tim Satgas Money Politic tersebut, diharapkan dapat melancarkan proses pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Malang, dengan demokratis, jujur, dan Kondusif.
“Kami berharap dalam Pilkada Kabupaten Malang nanti tanpa ada Politik uang sehingga menghasilkan pemimpin (Bupati dan Wakil Bupati) yang Amanah. Pemlih juga dapat bebas menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, sekaligus sebagai pembelajaran politik/pemilihan Bupati tanpa embel-embel Money Politic,” tukasnya.
