Zonanusantara.com, Kota Batu – Dugaan pungutan liar jual beli lapak di Pasar Alun-Alun Kota Batu kembali mencuat. Anggota DPRD Kota Batu H. Khamim Tohari, S.Sos, mendesak agar kasus ini diusut tuntas agar tidak menjadi bola liar di masyarakat.
Khamim menegaskan fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan untuk mencegah kebijakan dan praktik yang merugikan warga.
Menurutnya, pedagang kaki lima adalah kelompok yang paling rentan dan harus mendapat perlindungan serta kepastian hukum.
“Apakah tempatnya sudah benar, ilegal atau tidak, sesuai prosedur atau belum? Ini yang harus diperjelas,” kata Khamim, saat ditemui awak media pada Minggu (17/5/2026).
Ia juga menyoroti praktik penjualan lapak di atas trotoar yang dinilai rawan konflik. Jika Satpol PP menertibkan berdasarkan aturan, ia khawatir PKL justru menjadi pihak yang dirugikan.
“Jangan sampai trotoar dijual buat mereka. Kalau Satpol PP bertindak atas dasar perintah aturan, kasihan juga mereka,” ujarnya.
Anggota DPRD Kota Batu meminta aparat terkait segera menelusuri asal-usul lapak, yang diduga diperjualbelikan dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih. (*)
