Malang, ZonaNusantara – Aroma busuk nepotisme dan ketidakberesan menyengat tajam dari balik dinding kokoh Universitas Brawijaya (UB).
Proses Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya (SMUB) 2026 yang sejatinya menjadi gerbang akademis bagi putra-putri terbaik bangsa, kini justru digugat sebagai panggung sandiwara birokrasi.
Fasilitas “Masa Sanggah” yang digadang-gadang sebagai ruang keadilan, dituding tak lebih dari sekadar formalitas setengah hati demi menggugurkan kewajiban regulasi di atas kertas.
Gelombang protes publik ini meledak setelah akun X (Twitter) @ShazzAkira melayangkan cuitan yang membongkar ruang gelap seleksi tersebut.
“Harus cari nilai anak-anak yang lolos terus bandingin sama nilai kita kah?” tulis akun tersebut.
Cuitan singkat ini seketika memantik rasa frustrasi massal ribuan pendaftar yang mendadak gugur tanpa alasan yang masuk akal sehat.
Menanggapi kekisruhan ini, tokoh masyarakat Kota Malang, Awangga Wisnuwardhana, melayangkan kritik pedas berbalut kecaman terhadap tata kelola akademis UB yang dinilai makin mundur.
Pria yang akrab disapa Angga ini menilai UB sengaja memotong harapan calon mahasiswa lewat aturan sanggah yang sangat restriktif dan defensif.
Bagaimana tidak, UB dengan cepat membentengi diri dengan mengumumkan aturan sepihak, bahwa sanggahan bukan tempat untuk mendebat keputusan akademik, kuota, apalagi membandingkan nilai.
“Bagaimana peserta bisa menyanggah kesalahan sistem jika sejak awal UB tidak pernah membuka secara jujur transparansi nilai, passing grade asli, dan bobot penilaian setiap peserta ke publik? Ini konyol!,” cecar Angga dengan nada geram, Jumat (19/6/2026).
Ketidakberesan SMUB tahun ini semakin benderang dan telanjang jika melihat indikasi teknis di lapangan.
Angga menyoroti adanya anomali fatal yang merusak logika berpikir sehat, dimana peserta dengan nilai tinggi justru tersingkir secara misterius, sementara mereka yang nilainya jauh di bawah justru melenggang mulus masuk UB.
“Secara logika, kalau menggunakan sistem, nilai yang kecil akan tersingkir dengan sendirinya. Kalau faktanya terbalik, maka patut diduga kuat proses seleksi ini diakali secara manual dengan menambah persyaratan penerimaan di bawah meja,” tegas Angga menguliti bobroknya sistem seleksi.
Dengan durasi banding yang sangat mepet serta posisi geografis peserta yang mayoritas berada di luar Kota Malang, masa sanggah ini tak ubahnya “Jebakan Batman” yang dirancang agar mustahil dimenangkan oleh peserta.
Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan krusial yang menguji nyali dan moralitas kampus. Jika ada peserta yang berani menyanggah dengan keras dan akhirnya diloloskan, apakah UB bisa menjamin mahasiswa tersebut dapat menempuh pendidikan tanpa adanya intimidasi terselubung atau dendam birokrasi di kemudian hari?.
Kasus ini menjadi tamparan keras sekaligus noda hitam yang mencoreng reputasi UB sebagai PTN papan atas tanah air.
Jargon “Zona Integritas” yang kerap didengungkan dalam seremoni kampus tampaknya langsung menguap tak berbekas ketika dihadapkan pada godaan fulus atau kuasa jalur mandiri.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan ribuan orang tua calon mahasiswa masih menunggu keberanian rektorat Universitas Brawijaya.
Apakah mereka berani membuka data sedalam-dalamnya secara transparan, atau memilih bungkam dan membiarkan institusi ini terus dicap sebagai menara gading yang menjual keadilan setengah harga.
