Kota Malang – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Timur berharap, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah kuota program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Lantaran, kuota program FLPP 2024 tersebut ada sebanyak 166.000 unit, jumlah tersebut posisinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 lalu yang mencapai 229.000 unit.
Menggapai hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh berharap ada penambahan kuota program FLPP.
“Realisasi penyaluran FLPP bergerak lebih cepat pada tahun ini (2024), maka kami berharap ada penambahan kuota,” ucapnya, saat dikonfirmasi, Minggu (28/7/2024).
Pria yang juga sebagai Owner Turen Indah Group ini menjelaskan, berkurangnya kuota FLPP itu sangat berdampak, karena masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin menggunakan program FLPP akan tertunda dalam memiliki rumah pertama mereka.
“Itu sangat berdampak, pembeli rumah FLPP yang mana masyarakat MBR harus tertunda untuk mendapatkan rumah padahal mereka adalah rumah pertama yang sangat di butuhkan,” jelasnya.
Menurut Makhrus, selain berdampak pada niat pembelian rumah, juga berdampak pada cash flow pengembang perumahan.
“Kalau untuk pengembang, berdampak pada cashflownya karena tidak dapat uang segera akibat realisasi KPR yang terganggu,” terangnya.
Lebih lanjut, Makhrus menegaskan, selain berdampak pada pembeli dan pengembang, juga berdampak pada para suplayer meterial yang digunakan pengembangan dalam melakukan pembangunan rumah FLPP.
“Banyak yang terdampak, bahkan para suplayer yang jumlahnya sekitar 150 industri pendukung dan tukang ikut terdampak,” tegasnya
Sebagai informasi, kuota FLPP 2024 yang digulirkan pemerintah sebanyak 166.000 unit. Posisinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 229.000 unit.
Adapun saat ini, serapan kuota FLPP dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan. Karenanya, bila pemerintah tak segera menginjeksi tambahan kuota FLPP dikhawatirkan posisinya akan habis pada September 2024..