Oleh : Capt. Sorindra SH, MM, M. Mar
ADA satu kekeliruan mendasar dalam cara Indonesia membicarakan pembangunan maritim. Kita terlalu sibuk menghitung berapa banyak pelabuhan yang dibangun, berapa panjang dermaga yang tersedia, berapa besar kapal yang dapat bersandar, atau berapa ton barang yang dapat dibongkar dan dimuat.
Semua indikator itu penting, tetapi belum menyentuh pertanyaan paling mendasar: apa yang sebenarnya dihasilkan pelabuhan bagi perekonomian di sekitarnya?
Sebuah pelabuhan dapat sangat ramai, tetapi belum tentu produktif. Kapal datang silih berganti, kontainer bergerak, truk keluar-masuk sepanjang hari, tetapi masyarakat di sekitar pelabuhan tetap miskin dan industri lokal tidak tumbuh.
Dalam kondisi seperti itu, pelabuhan hanya menjadi tempat perpindahan barang. Ia sibuk, tetapi tidak menciptakan cukup banyak nilai.
Di sinilah paradigma pembangunan maritim Indonesia perlu digugat. Pelabuhan tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai infrastruktur transportasi.
Pelabuhan harus diperlakukan sebagai infrastruktur produksi. Artinya, keberadaan pelabuhan harus mampu memancing lahirnya industri, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok, meningkatkan nilai tambah komoditas, dan mengubah struktur ekonomi wilayah.
Indonesia memiliki modal geografis yang luar biasa. Laut bukan sekadar ruang kosong di antara ribuan pulau. Laut adalah urat nadi ekonomi nasional. Masalahnya, selama bertahun-tahun kita lebih banyak membangun kemampuan untuk memindahkan barang melalui laut daripada membangun kemampuan untuk menciptakan nilai ekonomi dari aktivitas maritim itu sendiri.
Akibatnya, banyak daerah kepulauan tetap berada pada posisi yang sama: menghasilkan bahan mentah, mengirimkannya ke luar daerah, lalu membeli kembali produk jadi dengan harga lebih mahal. Ikan keluar sebagai ikan segar, rumput laut keluar sebagai bahan mentah, hasil pertanian dikirim tanpa pengolahan, sementara nilai tambah terbesar justru tercipta di tempat lain.
Jika pola ini terus dipertahankan, Indonesia sebenarnya hanya sedang mempercepat perpindahan komoditas, bukan mempercepat kemakmuran.
Pelabuhan Harus Menjadi Mesin Produksi
Sudah saatnya pelabuhan berhenti diperlakukan sebagai halaman tempat kapal parkir. Pelabuhan harus menjadi mesin produksi ekonomi. Konsekuensinya besar: kawasan pelabuhan tidak boleh hanya berisi dermaga, crane, gudang, dan terminal, tetapi harus menjadi ruang tempat berbagai aktivitas ekonomi saling bertemu.
Industri pengolahan ikan, misalnya, semestinya tumbuh dekat dengan pelabuhan perikanan. Fasilitas cold chain, pusat sortasi, pengemasan, pengawetan, hingga distribusi seharusnya menjadi bagian integral dari ekosistem pelabuhan.
Begitu pula komoditas rumput laut. Mengapa rumput laut harus selalu dikirim dalam bentuk mentah jika di sekitar pelabuhan dapat dibangun industri yang mengolahnya menjadi produk pangan, kosmetik, farmasi, maupun bahan industri?
Demikian pula dengan industri galangan kapal, perbaikan kapal, pembuatan komponen maritim, pengolahan hasil pertanian, pengemasan, pergudangan, dan jasa logistik. Semua itu seharusnya dapat tumbuh mengelilingi pelabuhan, bukan berjalan sendiri-sendiri jauh dari simpul transportasi utama.
Dengan pendekatan tersebut, pelabuhan berubah dari sekadar gateway menjadi factory gateway: pintu masuk dan keluar perdagangan yang sekaligus menjadi pusat produksi.
Ini merupakan perubahan cara berpikir yang sangat penting. Selama ini industri seolah-olah dianggap sebagai aktor utama, sementara pelabuhan hanya menjadi penyedia layanan transportasi.
Padahal, dalam ekonomi kepulauan, keduanya harus dirancang sebagai satu kesatuan. Pelabuhan yang baik harus mengetahui industri apa yang akan dilayani. Sebaliknya, industri yang dibangun di wilayah kepulauan harus sejak awal dirancang berdasarkan akses terhadap pelabuhan, energi, pasar, bahan baku, tenaga kerja, dan jaringan logistik.
Karena itu, pembangunan pelabuhan seharusnya tidak dimulai dengan pertanyaan: “Di mana kita bisa membangun dermaga?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Industri apa yang hendak kita tumbuhkan, dan pelabuhan seperti apa yang diperlukan untuk menopangnya?”
Perubahan pertanyaan itu akan mengubah seluruh desain kebijakan.
Sebuah kawasan pelabuhan idealnya memiliki peta komoditas, peta industri, peta pasar, peta energi, dan peta tenaga kerja. Pemerintah tidak cukup membangun infrastruktur fisik lalu menunggu investor datang. Investor akan datang ketika melihat ekosistem ekonomi telah tersedia. Mereka membutuhkan kepastian lahan, energi, akses jalan, gudang, jaringan digital, tenaga kerja, pembiayaan, hingga kepastian regulasi.
Dengan demikian, pelabuhan harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional dan daerah. Pelabuhan bukan tujuan pembangunan. Pelabuhan adalah instrumen untuk menciptakan pusat-pusat produksi baru.
Jika ini dilakukan dengan serius, kawasan pelabuhan dapat menjadi magnet pertumbuhan. Kota-kota pesisir tidak lagi hanya menjadi tempat transit, tetapi berkembang menjadi pusat perdagangan, manufaktur, jasa, teknologi, dan ekonomi maritim.
Konektivitas Antarpulau Harus Menghubungkan Nilai
Masalah berikutnya terletak pada cara kita memahami konektivitas antarpulau. Selama ini konektivitas sering diukur dari kemampuan membuat barang bergerak lebih cepat dan lebih murah. Tentu saja hal itu penting. Namun konektivitas yang hanya mempercepat perpindahan barang belum tentu mempercepat transformasi ekonomi.
Konektivitas harus menciptakan rantai nilai antarpulau.Bayangkan Indonesia sebagai sebuah jaringan produksi besar. Satu pulau menghasilkan bahan baku, pulau lain memiliki industri pengolahan, pulau berikutnya menjadi pusat distribusi, sementara pelabuhan tertentu menjadi gerbang ekspor.
Dalam skema tersebut, setiap pulau tidak harus memproduksi semuanya sendiri. Justru kekuatan Indonesia berada pada kemampuan menghubungkan keunggulan masing-masing wilayah menjadi satu rantai produksi nasional.
Ini berarti pelabuhan harus menjadi simpul integrasi.Pelabuhan di wilayah penghasil ikan tidak cukup hanya menyediakan kapal dan tempat bongkar. Ia harus terhubung dengan industri perikanan.
Pelabuhan di wilayah penghasil pertanian tidak cukup hanya menjadi jalur keluar komoditas. Ia harus terhubung dengan industri pengolahan pangan. Pelabuhan yang berada dekat kawasan pariwisata harus terhubung dengan pasokan pangan, energi, material, dan kebutuhan industri jasa pariwisata.
Dengan begitu, konektivitas tidak lagi hanya berarti barang berpindah dari A ke B, tetapi menjadi nilai berpindah dan bertumbuh dari A ke B.
Inilah yang selama ini kurang dalam pembangunan maritim kita.
Tidak ada gunanya kapal berangkat penuh tetapi kembali hampir kosong. Tidak ada gunanya sebuah pelabuhan mencatat aktivitas bongkar-muat yang tinggi jika daerah di belakang pelabuhan tidak memiliki industri yang mampu menyerap dan mengolah komoditas. Tidak ada gunanya akses transportasi semakin cepat jika pelaku ekonomi lokal tetap berada di posisi paling rendah dalam rantai nilai.
Karena itu, keberhasilan konektivitas seharusnya tidak hanya dihitung melalui waktu tempuh dan biaya logistik, tetapi juga dari berapa banyak investasi baru muncul, berapa banyak tenaga kerja terserap, dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di daerah.
Logika ini sangat penting bagi Indonesia bagian timur. Daerah kepulauan tidak boleh selamanya diposisikan sebagai wilayah produksi bahan mentah sekaligus pasar konsumsi. Laut justru harus menjadi sarana untuk membangun spesialisasi industri antarpulau dan memperkuat perdagangan domestik.
Laut tidak boleh lagi menjadi jarak.Laut harus menjadi jaringan.Dan pelabuhan harus menjadi simpul yang membuat jaringan itu produktif.
Ekonomi Biru Harus Menghasilkan Nilai Tambah
Pada titik inilah konsep ekonomi biru perlu dibawa keluar dari wilayah slogan. Ekonomi biru tidak cukup hanya berbicara tentang menjaga laut, melindungi ekosistem pesisir, atau mencegah pencemaran. Semua itu merupakan fondasi yang tidak bisa ditawar. Namun ekonomi biru juga harus menjawab pertanyaan ekonomi yang sangat konkret: bagaimana sumber daya laut dapat menghasilkan kemakmuran secara berkelanjutan bagi masyarakat?
Jawabannya membutuhkan industri. Ekonomi biru yang tidak memiliki basis industri akan mudah jatuh menjadi jargon pembangunan. Laut dijaga, tetapi masyarakat pesisir tetap miskin.
Ikan melimpah, tetapi industri pengolahannya berada jauh dari wilayah penangkapan. Rumput laut tersedia, tetapi produk akhirnya dibuat di tempat lain. Kapal beroperasi, tetapi industri perawatan dan komponennya tidak berkembang di dalam negeri.
Kita membutuhkan paradigma berbeda. Pelabuhan harus menjadi pusat ekonomi biru yang menghubungkan sumber daya laut dengan teknologi, industri, pasar, dan tenaga kerja. Pelabuhan dapat menjadi lokasi pengolahan hasil laut, pusat cold chain, galangan kapal, industri komponen maritim, pusat distribusi, fasilitas energi bersih, pengolahan limbah, hingga pusat inovasi teknologi kelautan.
Dengan demikian, ekonomi biru bukan hanya soal menjaga laut tetap hidup, tetapi juga membuat masyarakat yang hidup dari laut memiliki masa depan ekonomi yang lebih baik.
Di sinilah pemerintah perlu berani mengubah ukuran keberhasilan pembangunan pelabuhan. Jangan hanya bertanya berapa kapal yang datang. Tanyakan berapa industri yang lahir. Jangan hanya menghitung berapa ton barang dibongkar. Tanyakan berapa nilai tambah yang tertinggal di daerah. Jangan hanya menghitung seberapa cepat barang bergerak. Tanyakan berapa banyak pekerjaan baru yang tercipta.
Pertanyaan-pertanyaan itu akan memaksa kita melihat pembangunan maritim dengan cara berbeda.
Pelabuhan masa depan bukan sekadar tempat kapal bersandar. Ia harus menjadi jantung industri maritim, pusat logistik, simpul ekonomi biru, pusat inovasi, dan mesin pertumbuhan wilayah.
Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak pelabuhan yang hanya ramai oleh aktivitas bongkar-muat. Indonesia membutuhkan pelabuhan yang membuat industri tumbuh di sekelilingnya.
Sebab konektivitas tanpa produksi hanya melahirkan lalu lintas. Pelabuhan tanpa industri hanya melahirkan pergerakan. Dan ekonomi biru tanpa nilai tambah hanya akan menjadi slogan.
Karena itu, ukuran paling sederhana untuk menilai sebuah pelabuhan seharusnya bukan ketika kapal berada di dermaga, melainkan ketika kapal sudah pergi.
Apa yang tersisa setelah kapal berangkat? Apakah hanya tumpukan kontainer yang bergerak ke kota lain? Ataukah tersisa pabrik yang berproduksi, pekerja yang memperoleh penghasilan, usaha kecil yang berkembang, industri baru yang tumbuh, dan masyarakat pesisir yang semakin sejahtera?
Indonesia harus memilih.Pelabuhan tidak boleh lagi sekadar menjadi tempat kapal berhenti. Pelabuhan harus menjadi tempat nilai tambah dimulai.
Kapal boleh datang membawa komoditas. Kapal boleh pergi membawa produk. Tetapi satu hal harus dipastikan: kemakmuran tidak boleh ikut berlayar pergi.
Capt Sorindra, SH, MM, M. Mar, Kepala Seksi Kesyahbadaran Kantor UPP Kelas I Molawe Konawe Utara Sulawesi Tenggara
