Kabupaten Malang, ZonaNusantara – Kualitas pengabdian aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Malang kembali diuji oleh persoalan kesejahteraan yang memprihatinkan.
Alih-alih mendapatkan apresiasi atas loyalitas tinggi, puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) justru terpaksa berutang demi menutupi kebutuhan dapur dan operasional harian akibat macetnya pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Di saat mereka harus berdiri tegak berjam-jam mengawal agenda padat Bupati dan Wakil Bupati Malang dari pagi hingga larut malam, hak finansial dasar para abdi negara ini justru jalan di tempat tanpa kejelasan.
Tugas pengawalan khusus mulai dari mendampingi kepala daerah hingga penugasan lintas wilayah menuntut mobilitas tinggi dan stamina baja.
Namun, di balik kegarangan seragam dinas mereka, tersimpan cerita pilu tentang dapur rumah tangga yang terancam padam.
Ironisnya lagi, di saat daerah tetangga sudah lebih dulu semringah menikmati pencairan TPP secara bertahap, Pemkab Malang justru terkesan lamban dan abai.
Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana, melontarkan kritik keras terhadap carut-marut birokrasi yang berimbas langsung pada kesejahteraan pegawai bawah.
Menurutnya, keterlambatan pencairan TPP tahun 2026 ini merupakan indikator nyata dari tata kelola pemerintahan yang buruk.
“Terlebih yang mereka bertugas melakukan operasional pengawalan kepala daerah, dan kebanyakan dari mereka berstatus PPPK, di mana gaji mereka masih dikatakan belum layak, atau bahkan mungkin di bawah nilai UMR Kabupaten Malang,” ujar pria yang akrab disapa Angga, Jumat (24/7/2026).
Angga menegaskan, jika aparat penegak Perda sampai harus berutang hanya untuk menutupi biaya operasional di lapangan, pihak pertama yang harus disorot adalah integritas dan kepemimpinan Kepala Satpol PP, sebelum merembet ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat atasnya yang saling berkaitan.
“Mereka punya tanggungan keluarga yang harus dinafkahi. Kalau pimpinan, saya rasa jauh berlebih pendapatannya. Personel pasti tidak akan mau buka rahasia internal jika mereka sudah tidak mampu lagi hadapi masalah ini,” tegasnya.
Melihat kondisi yang kian meresahkan ini, Awangga mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang segera bergerak cepat mencari solusi keuangan guna menuntaskan hak-hak finansial personel yang tertunda.
Selain itu, jajaran pimpinan eksekutif diminta tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlambatan TPP serta kinerja Kasatpol PP Kabupaten Malang.
Kritik penutup yang tajam pun dilayangkan: jika unsur pimpinan di lingkaran kekuasaan membiarkan kesejahteraan bawahannya terabaikan, publik patut mempertanyakan komitmen mereka dalam memperhatikan nasib dan kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Malang.
