MALANG, – Pemkab Malang, mengagendakan Pilkades serentak pada Okober atau November tahun ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Suwadji mengatakan, telah melakukan sosialisasi menyangkut Pilkades tersebut.
“Saya sudah sosialisasikan tentang rencana pelaksanaan Pilkades tersebut,” kata Suwadji, Jumat (26/3).
Menurut Suwadji, ada perubahan regulasi sesuai Permendagri No. 72 tahun 2020. Dalam perubahan ini kata dia, tempat pemungutan suara (TPS) akan diperbanyak serta jumlah pemilih maksimal 500 orang di setiap TPS.
“Kami sudah sosialisasikan dan berkordinasi dengan berbagai pihak perihal perubahan regulasi tersebut, mulai dari Camat, Ketua BPD, dan PJ Kepala Desa (Kades), atau Kades habis tanggal 9 April ini (2021). Kita undang semua,” jelasnya.
Sebab, lanjut Suwadji, untuk menghindari kerumunan masyarakat di tengah wabah pandemi Covid19 diperlukan adanya batasan jumlah pemilih di tiap TPS.
“Untuk pelaksanaan Pilkades serentak nanti ada 12 desa, dan 11 Desa yang Pergantian antar waktu, totalnya 23 desa dari 378 desa yang ada di wilayah Kabupaten Malang,” terangnya.
Untuk itu, tambah Suwadji, DPMD juga akan menambah panitia pilkades dengan melibatkan satuan gugus tugas (Satgas) covid-19 atau relawan covid-19 di tingkat desa, supaya dapat mengantisipasi adanya hal yang tak diinginkan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan Hand Sanitizer.
“Untuk anggarannya sendiri masih menunggu perubahan PAK nanti. Ini sedang kita susun draf-nya tentang penganggarannya. Karena anggaran nanti dari APBD untuk pengadaan pengadaan APD, hand sanitizer, dan sebagainya,” tukasnya.
