Pemkab TTU Laksanakan Penandatanganan NPHD Bersama KPU Dan Bawaslu

IMG 20240228 150452 scaled - Zonanusantara.com

KEFAMENANU,- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penandatanganan NPHD dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Bupati TTU, Rabu (28/2) dihadiri Bupati TTU Drs. Juandi David, Wakil Bupati Drs. Eusabius Binsasi, Sekertaris Daerah (Sekda), Fransiskus Bait Fay, S.Pt., M. Si, Ketua KPUD TTU, Petrus Uskono dan Ketua Bawaslu TTU, Martinus Kolo.

Read More
Ketua DPRD Kab. Bone Irwandi Burham,SE.MM

Penandatanganan NPHD dilakukan sebagai dasar untuk proses penyaluran dana hibah Pilkada serentak 2024 tingkat Kabupaten TTU senilai Rp. 39.750 Juta. Dana tersebut akan dibagikan kepada KPUD Rp. 25 Miliar, Bawaslu Rp. 9 Miliar, Polri Rp.5 Miliar dan TNI Rp.750 Juta.

Baca Juga :  Jaksa Eksekusi Terpidana Korupsi Mantan Kades Fatusene

Penyaluran akan dilakukan dalam dua tahap yakni tahun 2023 dengan prosentasi 40 persen dan tahun 2024 dengan prosentasi 60 persen.

Bupati Drs Juandi David berharap dana yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi kelancaran proses pelaksanaan demokrasi di Kabupaten TTU.

“Dengan adanya kerja sama antar stakeholder yang baik, kita berharap dan yakin bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, aman dan kondusif seperti yang diharapkan semua pihak,” kata Bupati Juandi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Eduardus Usboko, SE mengatakan, terhitung setelah penandatanganan NPHD paling lambat 14 hari kalender kerja, pihaknya akan melakukan pencairan dana dimaksud.

“Tidak akan sampai 14 hari. Kita upayakan secepatnya karena tahapan sudah berjalan,”ungkapnya.

Baca Juga :  Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Langkah Awal Menuju Pemilihan yang Cerah

Ia mengatakan dalam penandatanganan NPHD tidak dicantumkan nama bank penampung dana hibah pemilu sehingga apa saja bank yang disediakan KPU dan Bawaslu, pemerintah daerah tetap melayani.

“Kami tidak mencantumkan nama bank penampung biar lebih fleksibel.  Terserah teman-teman KPU dan Bawaslu mau gunakan bank apapun kita tetap layani,” tukasnya.

Terkait TNI-Polri, demikian Eduardus proses pencairan dilaksanakan sesuai tahapan sehingga pemanfaatannya efisien dan efektif.

Sementara Ketua KPUD TTU, Petrus Uskono mengatakan, pihaknya segera melakukan registrasi ke kantor Wilayah untuk mendapatkan registrasi untuk pengajuan rekening ke KPPN dan selanjutnya diajukan ke Pemerintah daerah.

“Segera kita akan lakukan registrasi untuk pengajuan rekening ke KPPN untuk selanjutnya pengajuan ke pemerintah daerah. Kita akan gunakan bank BRI sebagai bank penampung dana hibah pemilu 2024,” jelas Uskono.

Ketua DPRD Kab. Bone Irwandi Burham,SE.MM

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *