Kota Malang, ZonaNusantara – Anggota DPRD Kota Malang dari Daerah Pemilihan (Dapil) Klojen, H. Bayu Rekso Aji dan Arif Wahyudi, kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan wilayah melalui dialog terbuka.
Keduanya menggelar pertemuan rutin empat bulanan bersama Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA LPMK) se-Kecamatan Klojen, pada Sabtu (27/6/2026).
Pertemuan ini menjadi ajang strategis bagi para wakil rakyat dan pengurus LPMK untuk duduk bersama, mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan, serta menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat kelurahan.
Salah satu isu krusial yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah lambatnya progres Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Malang dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Berdasarkan laporan yang diterima forum, penyusunan PKS tersebut baru mencapai progres sekitar 30 persen, padahal prosesnya telah berjalan selama hampir 10 bulan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius forum karena berisiko menghambat percepatan program penataan sungai, perbaikan drainase, hingga upaya pengendalian banjir yang menjadi prioritas warga Kota Malang.
Selain membahas PKS, forum juga memberikan catatan penting kepada Bappeda Kota Malang.
FKA LPMK mendesak Bappeda untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta lebih mengintegrasikan usulan pembangunan yang mencakup wilayah lebih dari satu kelurahan.
Peserta pertemuan menekankan bahwa banyak persoalan di lapangan yang bersifat lintas wilayah, sehingga tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Dibutuhkan perencanaan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi agar pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji, menegaskan bahwa pertemuan rutin ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam menjaga komunikasi dua arah antara legislatif dan masyarakat.
Masukan dari para Ketua LPMK menjadi amunisi utama bagi DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Sinergi antara DPRD dan LPMK harus terus diperkuat. LPMK adalah mitra strategis yang paling memahami kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Dengan komunikasi rutin seperti ini, berbagai persoalan dapat diidentifikasi lebih awal, dikawal bersama, dan diperjuangkan agar menjadi prioritas pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” pungkas Bayu.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk lebih responsif dalam menuntaskan hambatan pembangunan di Kecamatan Klojen demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
