KEFAMENANU,- Seluruh paket Proyek Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun anggaran 2025 dipastikan ditiadakan. Keputusan ini diambil menyusul kebijakan Efisiensi Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten TTU, Eduardus Usboko, menyampaikan bahwa kebijakan ini mencakup seluruh proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik.
Menurut Eduardus, kebijakan ini berdampak signifikan pada sektor infrastruktur, terutama pada proyek jalan, irigasi, dan sanitasi yang dikelola oleh PUPR TTU. Sementara itu, proyek fisik di dinas lain tetap berjalan sesuai perencanaan.
“Bidang infrastruktur di PUPR dipending semua, baik yang dari DAK maupun DAU spesifik grant,” ujarnya, Kamis (6/2/2025).
Dengan peniadaan proyek infrastruktur ini, pemerintah daerah diperkirakan akan menghemat anggaran sekitar Rp 49 miliar.
Keputusan ini menuai perhatian publik, mengingat infrastruktur merupakan sektor vital dalam pembangunan daerah.
Sejumlah pihak menilai bahwa penghentian proyek dapat berdampak pada aksesibilitas dan kualitas layanan publik, terutama di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur.
Namun, di sisi lain, kebijakan efisiensi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran yang ada untuk sektor-sektor prioritas lainnya.
Ke depan, masyarakat dan pelaku usaha konstruksi menanti langkah lanjutan pemerintah dalam menangani kebutuhan infrastruktur di TTU, baik melalui kebijakan alternatif maupun program pembangunan yang lebih berkelanjutan.
