Kabupaten Malang – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa menilai proyek Penunjukan Langsung (PL) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, diduga telah ‘diborong’ oleh sekelompok rekanan.
Koordinator Badan Pekerja LSM ProDesa, Ahmad Khusaeri mengatakan, belakangan ini sekelompok rekanan diduga telah ‘memborong pekerjaan proyek PL di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
“Sekelompok rekanan itu ditengarai telah memborong (Monopoli) pekerjaan proyek di beberapa OPD,” ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (8/7/2025).
Bahkan, lanjut Khusaeri, untuk bisa nguasai proyek itu, sekelompok rekanan itu diduga melakukan kongkalikong dengan OPD yang banyak memiliki proyek.
“Jadi, mereka diduga melakukan kongkalikong dengan orang dalam untuk bisa menguasai proyek,” jelasnya.
Khusaeri menjelaskan, upaya dugaan ‘pemborongan’ proyek itu kerap terjadi di OPD teknis yang memilik banyak paket pekerjaan, seperti Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.
“Untuk memuluskan dugaan Kongkalikong, Kepala OPD itu diduga memerintahkan bawahannya untuk mengatur proyek dengan sekelompok rekan itu,” terangnya.
Lebih lanjut Khusaeri membeberkan, dugaan pengaturan proyek itu terjadi di DPKPCK Kabupaten Malang, yang mana oknum itu berinisial Y dan F, untuk berkoodinasi dengan koordinator sekelompok rekanan berinisial SJ.
“Jadi, proyek-proyek di DPKPCK itu harus lewat SJ, selanjutnya Y dan F itu yang akan melakukan pengawasan, mereka ini kongkalikong dalam pekerjaannya proyek,” tegasnya.
Sebagai informasi, beberapa paket Proyek PL tersebut dalam pendistribusiannya, SJ membagikan paket PL hanya pada orang terdekatnya saja, seperti, CV GW, CV PF, CV LJM, CV LSA, dan masih banyak lagi.
