KUPANG,NTT- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu (Rutan Kefamenanu) ikut ambil bagian secara aktif dalam kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro Legal, Terlindungi, Berdaya yang digelar, Rabu (29/10/2025) di Gor Flobamora Kupang.
Keterlibatan Rutan ini menegaskan komitmennya dalam mendukung legalitas serta pengembangan potensi ekonomi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Festival yang berlangsung mulai pukul 14.00 WITA hingga selesai ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian UMKM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Bank BRI Regional Denpasar.
Fokus utama acara adalah memfasilitasi perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro khususnya terkait legalitas produk, akses permodalan, dan perluasan pemasaran.
Pada stand yang disediakan bersama Kanwil Ditjenpas NTT, Rutan Kefamenanu menampilkan hasil karya unggulan warga binaan antara lain keripik pisang bermerek Tahanan Rasa, minuman herbal seperti jamu kunyit asam, beras kencur, sirup jahe, serta aneka kerajinan tangan. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program pemberdayaan ekonomi WBP di Rutan.
Kepala Rutan Kefamenanu, Muhamad Nurseha, menyatakan bahwa kehadiran Rutan di festival ini sesuai dengan tema perlindungan dan legalitas usaha mikro.
“Partisipasi kami di festival ini menunjukkan bahwa warga binaan juga memiliki hak dan potensi yang sama untuk menjadi pelaku UMKM yang legal dan terlindungi,” ujar Nurseha.
Ia menambahkan bahwa produk-produk merek Tahanan Rasa adalah bukti nyata komitmen Rutan dalam memberikan bekal kemandirian.
“Kami berharap panggung ini menjadi jalan bagi mereka untuk siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan mandiri,” tambahnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyoroti posisi strategis UMKM di Propinsi ini yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan mempunyai potensi ekspor ke Australia sebagai peluang besar perputaran ekonomi daerah.
“Kolaborasi berbagai pihak hadir untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi para pengusaha UMKM mulai dari perencanaan, implementasi, permodalan, hingga pemasaran agar usaha mereka semakin maju, berkualitas, dan berkesinambungan,” tegasnya.
Acara kemudian secara simbolis diakhiri dengan penandatanganan Nota Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian UMKM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa program semacam ini bukan sekadar pameran, melainkan bagian dari kerangka kerja formal untuk memperkuat pelaku UMKM, termasuk yang berasal dari lembaga pemasyarakatan.
Seperti yang disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurahman, Pemerintah akan hadir dalam setiap proses tumbuh kembangnya UMKM di NTT.
“Kami memerlukan rasa cinta dan rasa percaya dari masyarakat untuk bersama memajukan Indonesia,”tegasnya.
