JAKARTA, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan segera ke Nagekeo untuk menindaklanjuti laporan dari TPDI berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power), ancaman dan intimidasi terhadap wartawan dan masyarakat adat, memobilisir group WhatsApp Kaisar Hitam (KH) Destroyer untuk mengintimidasi, dan dugaan pelanggaran etik lain yang dikategorikan sensitif.
“Dalam waktu dekat Komisioner Kompolnas akan ke Nagekeo untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan data-data lapangan sebagai tindak lanjut atas laporan TPDI ke Divisi Propam Mabes Polri beberapa waktu lalu yang tembusannya disampaikan ke Kompolnas,” kata Dr. Benny Jozua Mamoto, SH, MSi, Ketua Harian dan Sekretaris Kompolnas saat audiensi dengan TPDI di Kantor Kompolnas, Kamis (11/5).
Sebagai mitra Polri, lanjut Benny, Kompolnas ingin agar anggota Polri bertindak profesional dan menjadi pengayom masyarakat, bukan menjadi bagian dari masalah. Anggota Polri juga harus transparan dalam menangani dan mengungkap suatu kasus hukum, termasuk kasus yang diduga melibatkan anggota Polri.
Sebelumnya, Tim advokat dari TPDI telah secara resmi melaporkan Kapolres Nagekeo, AKBP Yudha Pranata, SH, SIK ke Divisi Propam Mabes Polri, 27/4 yang lalu atas dugaan menyalahgunakan wewenang dengan menancapkan sangkur dalam pertemuan dengan suku Kawa dan Tim Pembebasan lahan berkaitan dengan kepemilikan tanah dan ganti untung lahan untuk program strategis nasional waduk Mbay-Lambo, ancaman kekerasan terhadap wartawan Tribunflores yang viral di group KH Destroyer, hilangnya barang bukti berupa BBM ilegal dan narkoba serta intimidasi berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam pertemuan itu, juru bicara TPDI, Yohanes Blasius Doy, SH melaporkan, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Dumas (SP3D) tertanggal 19/5, Bagyanduan Divpropam Polri tela menindaklanjuti laporan dari TPDI dengan melimpahkan ke Biro Penangan Internal Divpropam Polri untuk ditindaklanjuti.
Benny Mamoto dan dua anggota Komisioner Kompolnas yang hadir dalam audiensi tersebut, Pungky Indarty dan H. Muhammad Dawam, SHI, MH menyambut baik perkembangan penanganan laporan dari TPDI.
Mereka yakin Divpropam Polri akan bertindak profesional dan transparan dalam menangani kasus yang diduga melibatkan anggotanya, dalam hal ini AKBP Yudha Pranata, SH, SIK sebagai Kapolres Nagekeo.
“Di era keterbukaan seperti saat ini polisi tidak bisa menutup diri atau menutup kasus apapun yang menjadi perhatian publik. Kompolnas selalu mendorong agar Polri profesional. Sebagai pengawas eksternal kami selalu berkoordinasi dengan pengawas internal Divpropam Polri dengan memberikan saran dan data-data yang valid,” papar Benny.
Sementara itu, H. Muhammad Dawam, SHI, MH mensinyalir, kegaduhan yang terjadi di Nagekeo sebagaimana tertuang dalam laporan TPDI dan testimoni dari Patrisius Meo Jawa, jurnalis Tribunflores.com yang juga hadir dalam audiensi dengan Komisioner Kompolnas ada kaitannya dengan proyek strategis nasional waduk Mbay-Lambo dengan total investasi sekitar Rp 1,9 T.
