Dinkes Kabupaten Malang Sebut Polemik Ambulans dan Puskesmas Poncokusumo Hanya Masalah Administrasi

Dinkes Kabupaten Malang Sebut Polemik Ambulans Dan Puskesmas Poncokusumo Hanya Masalah Administrasi

Kabupaten Malang, ZonaNusantara – Tata kelola birokrasi serta integritas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah menjadi sorotan publik.

Hal ini seiring munculnya dua isu krusial terkait dugaan korupsi pengadaan armada darurat (ambulans) dan mangkraknya sejumlah fasilitas kesehatan yang diduga menabrak regulasi tata ruang.

Kasus pertama berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan tujuh unit ambulans Public Safety Center (PSC) 119 Tahun Anggaran 2022.

Saat dimintai konfirmasi mengenai perkembangan penyidikan kasus tersebut, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang cenderung enggan memberikan penjelasan detail.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes, menyatakan bahwa persoalan yang membelit pengadaan armada darurat maupun penataan puskesmas tersebut pada dasarnya hanya kendala teknis kelengkapan dokumen.

Baca Juga :  Skansa Job Fair 2023, SMKN 1 Bone Siapkan Peluang Emas bagi Pencari Kerja

“Itu bisa diperbaiki kok, hanya masalahan administrasi saja, tunggu saja nanti. Kalau puskesmas tinggal nunggu penyelesaian administrasi oleh Pemerintah Kabupaten Malang,” tegas Wiyanto singkat saat ditemui awak media di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim No. 7, Kota Malang, Senin (2/11/2026).

Di sisi lain, beredar isu di internal Pemkab Malang yang menyebutkan adanya dugaan intervensi pihak ketiga dalam proyek pengadaan dan pembangunan tersebut.

Pihak ketiga yang dimaksud disinyalir memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Pemkab Malang dan sempat terlibat dalam tim pemenangan pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2024.

Meski demikian, rumor mengenai keterlibatan pihak ketiga serta kaitannya dengan dinamika politik lokal tersebut hingga kini belum terverifikasi secara resmi oleh pihak berwenang maupun lembaga penegak hukum.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Minta Aturan Baru Perjalanan Luar Negeri Tidak Membingungkan

Masyarakat dan awak media masih terus menunggu kejelasan informasi formal dari aparat penegak hukum terkait proses hukum yang berjalan, guna memastikan keterbukaan informasi publik serta penegakan hukum yang transparan di Kabupaten Malang.

Tetap Terhubung
Ikuti Zonanusantara.com untuk mendapatkan informasi terkini.

Related posts