Drama SPM Rp30 Miliar, Kontraktor Koordinir Aksi di Rumah Jabatan Bupati Bone

Drama Spm Rp30 Miliar, Kontraktor Koordinir Aksi Di Rumah Jabatan Bupati Bone
DPRD BONE
Sosmed-Whatsapp-Green
Zonanusantara.com Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Drama Spm Rp30 Miliar, Kontraktor Koordinir Aksi Di Rumah Jabatan Bupati Bone

BONE–Para kontraktor di Kabupaten Bone, yang dikoordinir oleh Firman dan Eko Wahyudi, SH, mendatangi Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Sabtu malam, 30 Desember 2023.

Kedatangannya gara gara Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp30 miliar telah masuk ke keuangan, namun hak pembayaran kontraktor belum terbayarkan hingga saat ini.

Diterima langsung oleh PJ. Bupati Bone Drs. H. Andi Islamuddin, MH, Asisten I Pemkab Bone H. Anwar, SH, MSi, MH, dan Plt Kepala Badan Keuangan & Aset Daerah (BKAD) Bone A. Irsal Mahmud, SHut, MSi, perwakilan kontraktor Firman dan Eko Wahyudi menuntut penyelesaian segera dari pihak berwenang.

“Tidak ada alasan pihak pemerintah tak membayar apa yang menjadi hak kami. Kontrak proyek sudah dilakukan, itu bertanda dananya ada. Kenapa justru SPM masuk, malah hak kami tak cair cair hingga saat ini,” ungkap Firman yang juga diamini oleh Eko Wahyudi.

Eko Wahyudi juga menyayangkan sikap anggota DPRD Andi Idris Rahman yang pada Hari Anti Korupsi, berjanji untuk memperjuangkan hak kontraktor namun saat ini tidak memberikan kabar. Padahal, Andi Idris Rahman sebelumnya berkomitmen untuk memfasilitasi hak kontraktor ke pemerintah daerah.

Baca Juga :  Kadis Asman Respon Kelangkaan Pupuk dan Tantangan El-Nino

Untuk itu, PJ. Bupati Bone diharapkan segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan ketidakjelasan ini dan memastikan hak kontraktor segera dibayarkan sesuai dengan kontrak kerja Desember.

Sementara itu, Pj Bupati Bone, Drs. H. Andi Islamuddin, MH yang ditemui penulis seusai menerima aspirasi para Kontraktor mengatakan kedatangan para kontraktor di sini terkait keluhan kontraktor yang mengeluhkan belum terbayarnya pekerjaan yang telah diselesaikan. Menurutnya, hampir seluruh pekerjaan yang diberikan sudah selesai, namun pembayaran belum dilakukan.

“Pekerjaan yang diberikan kepada kontraktor telah selesai, namun pembayaran belum dilakukan. Teman-teman kontraktor datang kepada kami karena itu,” ujar Pj Bupati Bone.

Dalam keterangannya, Pj Bupati Bone menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran ada pada pemerintah. “Tapi saya bilang itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Insyaallah kami akan selesaikan sesuai dengan komitmen yang disampaikan oleh badan keuangan daerah selaku bendahara Umum Daerah. Paling lambat Februari 2024 akan diselesaikan 100 persen yang menjadi utang Pemkab Bone,” tegasnya.

Baca Juga :  Puisi akhir pekan ; Duka dan Kasih Ayah

Pj Bupati juga meminta kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini dan menegaskan komitmen untuk mencari solusi.

“Jadi saya minta berikan kami kesempatan untuk menyeleseikan semua ini. Kami akan segera mencari dalam menyikapi persoalan. Kami sudah menemukan jalan dalam mengatasi ini,” tandasnya.

Dia menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh sejumlah dana transfer yang belum diterima daerah. “Yang menjadi pemicu hak para kontraktor yang belum terbayarkan karena adanya sejumlah dana transfer yang menjadi hak pemerintah tidak ditransfer ke daerah,” tandasnya.

Pj Bupati Bone menjelaskan bahwa beberapa transfer dana, seperti dana bantuan keuangan dari provinsi dan dana bagi hasil JKN serta pajak rokok, belum sepenuhnya diterima. “Seperti dana bantuan keuangan dari provinsi hanya tertransfer sampai bulan September, dana bagi hasil JKN, Pajak rokok, masih ada beberapa item anggaran dari pemerintah pusat tertransfer. Nilainya cukup besar. Namun sementara kami carikan jalan keluarnya,” imbuhnya. (*)

Ikuti Zonanusantara.com untuk mendapatkan informasi terkini.
Klik WhatsApp Channel & Google News
Dprd Bone

Related posts