Oleh: Capt Sorindra SH, MM, M. Mar
Dalam setiap negara demokrasi, kritik merupakan konsekuensi yang melekat pada penyelenggaraan pemerintahan. Semakin besar mandat yang diberikan rakyat kepada seorang pemimpin, semakin besar pula ruang bagi masyarakat untuk mengawasi, mengevaluasi, bahkan mempertanyakan setiap kebijakan yang diambil. Kritik bukan penyimpangan demokrasi, melainkan salah satu pilar yang menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Belakangan, muncul kembali narasi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersikap anti kritik. Narasi ini berkembang seiring pelaksanaan sejumlah program strategis nasional yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Namun persoalan sesungguhnya bukanlah ada atau tidak adanya kritik. Kritik selalu ada dalam setiap pemerintahan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kritik tersebut didengar, dipertimbangkan, dan dijadikan bahan penyempurnaan kebijakan?
Dalam perspektif ini, ukuran pemerintahan demokratis bukanlah seberapa sedikit kritik yang muncul, melainkan seberapa besar kemauan pemerintah menjadikan kritik sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.
Salah satu kesalahan yang sering muncul dalam ruang publik adalah anggapan bahwa setiap program pemerintah harus langsung sempurna sejak hari pertama diluncurkan. Padahal, teori kebijakan publik justru menunjukkan hal yang sebaliknya.
Charles E. Lindblom melalui teori incrementalism menjelaskan bahwa kebijakan publik berkembang melalui proses bertahap. Sebuah program diuji di lapangan, dievaluasi, diperbaiki, kemudian disempurnakan berdasarkan fakta empiris. Tidak ada pemerintahan di dunia yang mampu merancang kebijakan tanpa risiko kekurangan pada tahap implementasi.
Karena itu, kritik memiliki fungsi strategis. Kritik menjadi sumber informasi yang membantu pemerintah melihat persoalan yang mungkin tidak terbaca ketika kebijakan masih berada di atas meja perencanaan.
Dengan kata lain, kritik bukan lawan kebijakan, melainkan bagian dari siklus penyempurnaan kebijakan itu sendiri.
MBG dan Koperasi Desa: Program Besar yang Membutuhkan Masukan
Pemerintahan Prabowo saat ini menjalankan dua program yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
MBG bukan sekadar program pemberian makanan kepada peserta didik. Program ini merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, kesehatan yang lebih terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi di masa depan. Karena itu, keberhasilan program ini sangat menentukan kualitas generasi Indonesia Emas 2045.
Namun, pelaksanaan MBG tentu tidak lepas dari tantangan. Distribusi makanan, standar keamanan pangan, kesiapan dapur umum, pengawasan kualitas, serta efektivitas penggunaan anggaran merupakan persoalan yang terus membutuhkan evaluasi.
Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi. Tujuannya adalah membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari bawah sehingga masyarakat desa memiliki akses yang lebih besar terhadap pembiayaan, pemasaran, dan pengembangan usaha.
Dalam implementasinya muncul berbagai masukan mengenai tata kelola koperasi, kesiapan sumber daya manusia, transparansi pengelolaan, hingga koordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kritik seperti ini bukan hambatan bagi pemerintah. Justru dari sinilah pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai tantangan di lapangan.
Membedakan Kritik Konstruktif dan Narasi Politik
Sayangnya, tidak semua kritik lahir dengan semangat memperbaiki keadaan. Dalam era media sosial, kritik sering kali bercampur dengan opini, persepsi, bahkan propaganda politik.
Kritik yang konstruktif selalu berangkat dari data, argumentasi, dan solusi. Kritik semacam ini membantu pemerintah mengidentifikasi kelemahan sebuah kebijakan dan mencari jalan keluar yang lebih baik.
Sebaliknya, kritik yang hanya bertujuan membangun sentimen negatif sering kali mengabaikan fakta. Narasi dibangun bukan untuk memperbaiki kebijakan, tetapi untuk membentuk persepsi bahwa pemerintah gagal, bahkan sebelum proses implementasi berjalan secara utuh.
Dalam demokrasi, setiap orang memang berhak menyampaikan pendapat. Namun demokrasi juga menuntut tanggung jawab moral agar kritik tidak berubah menjadi disinformasi yang justru merugikan kepentingan masyarakat.
Pemerintah yang Kuat Adalah Pemerintah yang Mau Belajar
Kekuatan sebuah pemerintahan tidak diukur dari kemampuannya membungkam kritik. Sebaliknya, pemerintahan yang percaya diri justru membuka ruang evaluasi seluas-luasnya.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa hampir semua kebijakan besar mengalami penyempurnaan berkali-kali. Reformasi pendidikan, sistem jaminan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur nasional selalu melewati proses evaluasi yang panjang. Tidak ada satu pun yang langsung sempurna.
Dalam konteks itu, koreksi terhadap pelaksanaan MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih tidak dapat dimaknai sebagai bukti kegagalan pemerintah. Sebaliknya, koreksi menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi masih berjalan dan pemerintah memiliki kesempatan memperbaiki berbagai kelemahan yang ditemukan di lapangan.
Sikap adaptif seperti inilah yang justru mencerminkan pemerintahan yang matang. Pemerintah tidak kehilangan wibawa ketika mengakui adanya kekurangan. Yang justru melemahkan legitimasi adalah ketika pemerintah menolak mendengar kenyataan.
Tanggung Jawab Bersama Menjaga Demokrasi
Demokrasi tidak hanya menuntut pemerintah yang terbuka terhadap kritik. Demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang mampu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Akademisi dapat memberikan hasil penelitian yang objektif. Organisasi masyarakat sipil dapat melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Media massa menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang berimbang. Mahasiswa menyampaikan aspirasi berdasarkan idealisme dan kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Seluruh elemen tersebut merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat. Pemerintah membutuhkan mereka, sebagaimana masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu bekerja secara efektif.
Oleh sebab itu, kritik tidak boleh diposisikan sebagai arena permusuhan antara pemerintah dan masyarakat. Kritik harus menjadi ruang dialog untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan publik.
Kritik adalah Kompas Pemerintahan
Pada akhirnya, kualitas pemerintahan tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya kritik yang muncul. Yang menentukan adalah bagaimana kritik itu diolah menjadi kebijakan yang lebih baik.
Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang merasa selalu benar, melainkan pemerintahan yang memiliki keberanian untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan terus belajar dari pengalaman.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kritik terhadap berbagai program strategis semestinya dipahami sebagai bagian dari proses penyempurnaan, bukan ancaman terhadap kekuasaan. Sebab tujuan akhir dari setiap kebijakan bukanlah membela pemerintah, melainkan memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan pemerintah yang kebal kritik. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang menjadikan kritik sebagai kompas, agar setiap langkah pembangunan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat dan cita-cita besar bangsa.
Penulis : Kepala Seksi Kesyahbadaran Kantor UPP Kelas I Molawe Konawe Utara Sulawesi Tenggara
