BONE–Pilkada serentak 2024 semakin dekat. Suhu politik kian memanas, dan berbagai strategi kampanye pun terlihat di berbagai wilayah. Di Sulawesi Selatan, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Sri Rahayu Usmi, atau yang akrab disapa Ayu, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pasangan calon (Paslon) BerAMal, yang mencalonkan diri dalam Pilkada Bone.
Dalam pernyataannya, Ayu menyatakan bahwa pasangan tersebut, menurutnya, tidak cocok untuk memimpin Kabupaten Bone. Pernyataan ini tak sekadar menunjukkan pandangannya, tetapi juga tampak dipenuhi kekhawatiran bahwa Paslon BerAMal, yang berpotensi meraih dukungan, akan memenangkan pemilihan.
Ayu, yang diketahui adalah mantan istri Irwandi Natsir—calon Wakil Bupati Bone nomor urut 2—menyampaikan kritiknya setelah Andi Asman Sulaiman, calon dari Paslon BerAMal, mengungkapkan rencana kebijakan yang ingin diterapkan jika terpilih. Salah satu pernyataan Andi Asman yang mengundang reaksi adalah niatnya untuk mengubah status beberapa jalan kabupaten agar menjadi tanggung jawab desa. Perubahan ini akan memungkinkan pemanfaatan dana desa untuk rehabilitasi jalan.
Bagi Ayu, kebijakan ini berpotensi menggeser beban yang semestinya berada di tingkat kabupaten ke pemerintahan desa, yang tentunya akan berdampak pada alokasi dana desa. Dalam pandangannya, hal ini kurang sejalan dengan kebutuhan dan kondisi desa saat ini. Pernyataan Ayu pun dianggap sejumlah pihak sebagai ekspresi kekhawatiran bahwa Paslon BerAMal akan membawa kebijakan yang bisa mengubah prioritas penggunaan dana desa.
Menanggapi reaksi tersebut, juru bicara Paslon BerAMal, Syam Nur, merespons dengan tenang dan menyarankan agar semua pihak berkompetisi secara bijaksana. “Mari kita ciptakan Pilkada yang damai, bersaing dengan sehat, dan mengusahakan dukungan pemilih melalui program yang memang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Pilkada Bone dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, dan publik terus memantau dinamika yang terjadi menjelang hari pemilihan. Respon yang ditunjukkan kedua belah pihak ini menggambarkan warna persaingan dalam Pilkada kali ini. Di satu sisi, ada upaya menawarkan perubahan kebijakan untuk kepentingan daerah, sementara di sisi lain, ada kekhawatiran terkait pengelolaan anggaran desa. (*)
