Kota Malang – Pelaksanaan program peningkatan fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang menggunakan anggaran dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan penyedia jasa mendapat sorotan publik.
Terlebih, program peningkatan fasilitas TPS tersebut mulai digulirkan pada bulan November 2024 silam, namun hingga saat ini terlihat belum rampung.
Padahal, sebelumnya proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk enam TPS tersebut sebenarnya ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024 lalu.
Akan tetapi, dengan perkembangan terbaru, pekerjaan tersebut ditarget rampung pada Januari 2025, dan diperkirakan baru rampung bulan Februari 2025.
Mengetahui pelaksanaan program peningkatan fasilitas enam TPS yang molor dari jadwal, wartawan media online ini berusaha mengkonfirmasi ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, M Noer Rahman atas molornya pekerjaan peningkatan fasilitas TPS tersebut.
Namun, Kepala DLH Kota Malang M Noer Rahman, tidak merespon konfirmasi yang disampaikan melalui pesan WhatsApp, meski pesan tersebut telah terkirim.
Selanjutnya, wartawan media online ini berupaya mengkonfirmasi salah satu owner perusahaan jasa kontruksi yang turut berkontribusi dalam pemberian CSR tersebut, atas molornya pekerjaan peningkatan fasilitas itu.
“Pekerjaan itu tidak ada kontraknya, jadi saya yang membangun dan saya berikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, itu CSR,” tegas salah satu owner perusahaan yang mewanti-wanti namanya tidak disebutkan.
Perlu diketahui, pelaksanaan program peningkatan fasilitas TPS tersebut, rencananya akan dijadikan pilot project pengelolaan sampah oleh Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, dan sempat ditargetkan rampung pada Desember 2024 lalu.
Selain molor dari jadwal, pekerjaan peningkatan fasilitas TPS tersebut ditengarai dikerjakan asal-asalan, seperti di TPS Jalan Tombro yang mendapat kucuran dana CSR sebesar Rp 400 juta dari PT Ata Asia Putra.
