Malang,zonanusantara.com – Pilkada Malang segera dihelat bersamaan sejumlah daerah lain di Indonesia, 9 Desember. Hal politik praktis tersebut, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) menyatakan sikap netral serta melarang pengurusnya berpolitik praktis.
Rois Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang, KH Fadol Hijah, menanggapi keinginan dr Umar Usman terjun ke dunia politik praktis.
Ketua PCNU Kabupaten Malang ini dicalonkan PKB, untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020.
KH Fadol Hijah, menjelaskan khitah NU sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang agama dan kemasyarakatan.
“Seperti terkait peribadatan, pendidikan Islam, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan, tidak boleh berpolitik praktis,” ungkap KH Fadol Hijah saat ditemui awak media, Senin (6/7) malam.
Menurut KH Fadhol, karena itu dr Umar harusnya mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon bupati. Hal ini kata dia tercantum dalam AD/ARR NU.
Penegasan ini lanjutnya, diputuskan dalam Muktamar. Dalam keputusan tertinggi di NU ini melarang pengurusnya berpolitik praktis.
Aturan pengunduran diri tersebut, lanjut KH Fadhol, telah diatur sebagaimana keputusan Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989 silam. Dengan begitu, dr Umar Usman yang kala itu sempat menyampaikan keinginannya secara lisan untuk menjadi Calon Bupati Malang pada Pilkada Malang 2020.
“Kami tidak memperbolehkan membawa lambang NU dalam kegiatan politik dan kampanye. Kalau ada semacam itu berarti keluar dari aturan yang berlaku,” terangnya.
Disinggung mengenai pengganti dr Umar, KH Fadhol, menambahkan sesuai pemilihan di tingkat provinsi
urutan kedua dari atas itu langsung masuk dalam pemilu ketua PCNU.
