BONE–Pj. Bupati Bone, Drs. H. Andi Islamuddin, M.H., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Risk Register Tahun 2023 di Hotel Novena Watampone pada Rabu, 6 Desember 2023. Acara yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkemuka, termasuk Bambang Puji Hartono Koordinator Bidang Pelaporan APIP BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel dan Plt Kepala BKAD Kabupaten Bone, A. Irsal Mahmud, S.Hut, MSi.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Drs. H. A. Muh. Yamin AT, kegiatan ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah di tahun mendatang. “Penyusunan Risk Register Tahun 2023 tidak hanya sebagai suatu kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen yang sangat penting dalam menanggapi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi,” ungkapnya.
Bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta terkait dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam berbagai bidang. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih siap dan responsif menghadapi dinamika yang terjadi di masa mendatang.
Acara ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Pj. Bupati Bone, Drs. H. Andi Islamuddin, MH yang membuka acara tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada panitia penyelenggara. Acara itu dianggap sebagai kesempatan strategis untuk merencanakan langkah-langkah pengawasan yang efektif dan efisien dalam tahun mendatang, sejalan dengan tujuan organisasi.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati menggarisbawahi pentingnya pengawasan tahunan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi kebijakan, dan memastikan adanya perbaikan yang diperlukan. Ia menyatakan bahwa program kerja pengawasan tahunan harus mencerminkan kebutuhan nyata organisasi dan memberikan manfaat maksimal.
Pj. Bupati juga menekankan partisipasi aktif dari seluruh tim pengawasan dan pihak terkait dalam penyusunan program kerja. Dalam proses ini, aspek seperti prioritas organisasi, perubahan regulasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan harus dipertimbangkan secara menyeluruh.
Selain itu, Pj. Bupati menyoroti pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik antara tim pengawasan dan unit bisnis lainnya. Ia berpendapat bahwa hubungan saling percaya dan mendukung antara pengawasan, manajemen, dan staf operasional sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bersama.
Pj. Bupati menutup sambutannya dengan fokus pada tujuan yang jelas, tindakan terukur, dan hasil yang bermanfaat. Ia berharap program kerja yang dihasilkan akan menjadi panduan kuat bagi tim pengawasan, serta memberikan kontribusi signifikan bagi kesuksesan organisasi. (*)
