Kota Malang, ZonaNusantara – Pemerintah Kota Malang menghadirkan terobosan melalui program Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) yang dirancang khusus untuk merangkul anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 yang memiliki niat kuat melanjutkan pendidikan melalui sistem asrama (boarding school).
Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Kenprabandari Aprilia B., menjelaskan bahwa program yang berjalan selama satu minggu ini difokuskan untuk membentuk karakter, melatih kedisiplinan, serta mengajarkan kemandirian bagi para siswa dari beragam latar belakang lingkungan.
“Saat ini, SRMP Kota Malang membina sebanyak 89 siswa, yang terdiri dari 50 siswa perempuan, dan 39 siswa laki-laki. Seluruh peserta didik merupakan warga asli Kota Malang dari keluarga prasejahtera atau desil 1 dan 2,” kata wanita yang akrab disapa Niken, saat ditemui awak media, Jumat (7/8/2026).
Niken menjelaskan, dalam perjalanannya, program ini sempat menghadapi dinamika transisi di mana sejumlah siswa berniat atau memutuskan mengundurkan diri.
“Ada beberapa faktor, masa peralihan dari lingkungan rumah menuju lingkungan asrama, dan pembiasaan rutinitas asrama, seperti bangun pagi, mandi mandiri, hingga jadwal ibadah bersama,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Niken, sebagian siswa belum sepenuhnya siap hidup mandiri tanpa dampingan langsung orang tua.
Dengan begitu, sebagai bentuk penanganan, pihak penyelenggara menyediakan pendampingan psikologis bagi siswa maupun orang tua.
Melalui pendekatan persuasif ini, sebagian siswa berhasil diyakinkan untuk kembali melanjutkan program, sementara sebagian lainnya tetap memilih keluar.
Total siswa yang sempat mengundurkan diri tercatat sekitar 80-an orang. Kursi yang kosong tersebut kemudian terisi kembali melalui sistem kuota pengganti dari daftar peminat yang cukup tinggi, sehingga total peserta didik saat ini tetap stabil di angka 89 siswa.
Ketika ditanya tentang pencatatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Niken menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak yang putus sekolah atau melewati batas usia pendidikan formal tertentu.
“Untuk pencatatan di Dapodik itu ada mekanisme pendataan dan sinkronisasinya dikoordinasikan secara intensif dengan dinas pendidikan terkait,” tegasnya.
Sementara itu, untuk tahun ini pembangunan gedung baru belum direalisasikan. Pihak pengelola berharap sekolah permanen dapat segera terwujud setelah seluruh kriteria dan persyaratan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terpenuhi secara menyeluruh.
