Kota Malang, ZonaNusantara – Rencana pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kota Malang menghadapi hambatan pelik.
Keterbatasan lahan strategis di kawasan perkotaan yang padat, ditambah syarat lokasi yang wajib menghadap jalan raya serta minimnya aset pemerintah daerah yang memadai, menjadi tembok besar yang sulit ditembus.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana, melontarkan kritik tajam.
Pria yang akrab disapa Angga ini menilai, pemaksaan program prioritas nasional untuk membentuk unit ekonomi pusat distribusi, logistik, dan stabilisasi pangan tersebut tanpa kejelasan legalitas lahan justru akan menyalahi pedoman teknis serta memicu masalah hukum dan sosial.
“Jika lahan tidak tersedia dan tetap dipaksakan dibangun, maka akan banyak timbul masalah di kemudian hari,” tegas Angga, saat dikonfirmasi awak media Jumat (7/8/2026).
Menurut Angga, memaksakan pembangunan fisik KDMP di tengah keterbatasan ruang kota tanpa perencanaan matang menyimpan sejumlah potensi masalah serius, seperti pelanggaran tata ruang.
Karena, pembangunan fisik gerai atau gudang dilarang keras mencaplok lahan produktif yang dilindungi, seperti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Memilih lokasi tanpa alas hak atau kejelasan status kepemilikan aset kelurahan berpotensi memicu sengketa hukum di kemudian hari.
Tanpa kesiapan infrastruktur awal, dana besar yang digulirkan berisiko tidak efektif dan terbengkalai.
Terlebih, celah penyalahgunaan anggaran oleh oknum tertentu juga menjadi ancaman nyata.
Sebagai solusi, Angga menyarankan agar Pemkot Malang bersikap realistis. Jika suatu wilayah di perkotaan tidak memungkinkan untuk didirikan KDMP, program tersebut tidak perlu dipaksakan demi menghindari dampak buruk bagi masyarakat luas.
“Tetap ujung-ujungnya rakyat yang akan jadi beban, dengan negara yang harus bayar dari pajak rakyat. Jangan jadi pejabat yang hanya ingin terlihat melaksanakan perintah pimpinan tanpa menggunakan logika yang benar. Ingat, uang yang digunakan adalah uang rakyat, jangan anggap ini uang pribadi,” pungkasnya.
