MALANG– Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menggelar Dialog Publik di Gedung C Ruang Mimbar Demokrasi FH-UB Malang, Jawa Timur. Senin (25/9).
Acara yang dikemas bersamaan dengan pesta perak atau ulang ke 25 tahun, PPOTODA menggandeng Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan (LPHP) mengusung tema Rembug Warga : Ayo Noto Malang. Dua mantan walikota yakni walikota Malang Drs. H. Sutiaji dan mantan Walikota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si tampil sebagai narasumber di acara tersebut.
H. Sutiaji mengatakan bahwa Malang memiliki potensi besar untuk dikelola bersama, tanpa harus mengklaim sebagai miliknya sendiri.
“Malang ini memiliki potensi besar. Kuncinya adalah kolaborasi dengan semua pihak, termasuk akademisi,” tegasnya.
Diskusi yang berlangsung selama dua jam ini, mampu menggiring peserta untuk menggali persoalan yang ada di tengah masyarakat, termasuk perselisihan yang pernah terjadi pada mahasiswa Indonesia Timur.
Menanggapi hal ini, H, Sutiaji memberi nasihat kepada semua pihak untuk saling menjaga toleransi, dan saling menghargai keunikan karakter masing-masing.
Berikutnya, Bu De, panggilan akrab Dewanti Rumpoko, menyampaikan harapannya, untuk tahun depan (2024) Malang Raya mempunyai pemimpin yang visioner dalam membangun Malang Raya yang punya potensi luar biasa, ada tempat wisata, gunung, laut, dan sebagainya.
Tak kalah penting, ketua LPHP, Ibnu Sam Widodo menitipkan pesan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik, tidak boleh golput. Karena partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan, akan menentukan nasib bangsa ini
Sebagai informasi, selain mengadakan dialog publik PPOTODA juga melakukan aksi donor darah, untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di PMI Malang.
Ketua PPOTODA, Ria Casmi Arrsa menyampaikan dialog ini khususnya sebagai upaya memberi respon terhadap situasi dan kondisi kota Malang dan kota Batu yang saat ini dalam masa transisi jabatan kepala daerah.
“Tata kelola pemerintahan harus tetap berjalan, sehingga dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik,” jelasnya.
