MALANG, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis alias tidak netral dalam Pilkada, akan dicopot.
Pjs Bupati Malang, Saichul Ghulam, menegaskan ASN harus netral. Karena itu
pria yang akrab disapa Ghulam menjelaskan, jika ada yang mendukung salah satu pasangan calon bupati akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
“Nanti kita pantau netralitas ASN Kabupaten Malang. Makanya kita gelar Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2020,” ungkap Pjs Bupati Malang, Saichul Ghulam, saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Senin (28/9).
Untuk itu, lanjut Ghulam, dirinya akan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang untuk mengawasi secara langsung.
“Bawaslu kan punya tim hingga tingkatan bawah. Nanti mereka yang akan kita akan bekerjasama dengan mereka untuk pemantauan,” terangnya.
Bentuk pelanggaran tersebut, tambah Ghulam, salah satunya yaitu berupa pemasangan postingan di media sosial atau berkomentar ke salah satu pasangan calon (paslon).
“Hingga saat ini belum ada yang terbukti telah melakukan pelanggaran,” pungkasnya.
Pilkada di Kabupaten Malang diikuti tiga pasangan calon. Salah satu pasangan adalah petahana. Sanusi yang merupakan bupati Malang, maju lagi pada periode keduanya dengan menggandeng Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Soebroto.
.
