BONE– Rapat penguatan tak selalu harus berlangsung di ruang kerja berpendingin udara atau ruang rapat pimpinan yang megah. Kamis, 5 Februari 2026, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM justru menunjukkan pendekatan berbeda sederhana, membumi, namun sarat makna.
Di sebuah pendopo kecil berukuran kurang lebih 5 x 2 meter, dengan papan tulis seadanya sepanjang satu meter, Bupati Bone menggelar rapat penguatan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Amali yang terletak di Taretta, Kecamatan Amali. Tanpa formalitas berlebihan, rapat tersebut melibatkan Plt. Kepala Dinas Perikanan, para kepala bidang, serta kepala UPT terkait.
Kesederhanaan tempat tak mengurangi ketegasan pesan. Bupati mengaku prihatin melihat kondisi BBI Amali yang tampak semrawut dan seperti tak terurus. Padahal, menurutnya, balai tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. “BBI ini seharusnya bukan sekadar ada. Harus menghasilkan. Harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat itu, Bupati meminta secara langsung kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone agar mengalokasikan anggaran khusus untuk pembenahan dan pengembangan BBI Amali. Namun ia memberi penekanan kuat: anggaran harus berbanding lurus dengan hasil yang maksimal.
Visinya jelas. BBI Amali diarahkan menjadi pusat distribusi benih ikan air tawar di Kabupaten Bone. Ia ingin desa-desa di sekitar balai mengembangkan budidaya ikan melalui teknologi biofloc, maupun penebaran benih ke empang, danau, serta sungai secara merata. Seluruh kebutuhan benih, kata Bupati, disuplai langsung dari BBI Amali.
“Kita harus berpikir orientasi profit. BBI ini harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting,” ujarnya.
Tak berhenti di sektor perikanan darat, Bupati Bone juga menegaskan peran aktif Dinas Perikanan dalam mengawal dan “menjemput” program nasional, termasuk pengembangan desa nelayan seperti yang ada di Desa Angkue. Ia mendorong agar pemanfaatan wilayah pesisir Bone yang mencapai sepuluh kawasan dapat dikelola secara maksimal. “Bagaimana hasil laut kita diolah, supaya nilai tambahnya kembali ke masyarakat,” katanya.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah Program Perahu Anti Stunting. Perahu tersebut nantinya dijalankan oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk intervensi stunting, sekaligus meningkatkan pendapatan warga pesisir. “Kita ini kaya ikan. Tinggal bagaimana mengelolanya dengan serius dan berpihak pada masyarakat,” tutup Bupati.
Dari pendopo sederhana itu, arah kebijakan besar pun digariskan tentang keberpihakan, produktivitas, dan harapan agar sektor perikanan Bone benar-benar menjadi tulang punggung kesejahteraan rakyat. (*)
