Kota Malang, ZonaNusantara – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang menghadapi sorotan tajam setelah sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kauman 1 dilaporkan mengalami dugaan keracunan makanan.
Insiden ini memicu reaksi keras dari kalangan legislatif menyusul belasan anak yang mengeluhkan gejala sakit perut, muntah, diare, hingga demam tinggi, dengan beberapa di antaranya harus menjalani perawatan medis intensif di rumah sakit.
Menanggapi insiden yang mencederai program pemenuhan gizi anak sekolah ini, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, H. Asmualik, S.T., melayangkan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa peristiwa ini tidak boleh dianggap sepele dan menuntut adanya audit menyeluruh terhadap rantai produksi makanan.
“Kita harus telusuri kebenarannya dan apa penyebab pastinya. Jika benar bersumber dari makanan tersebut, kualitas dan proses produksinya wajib diperiksa agar pengelola lebih berhati-hati dan serius,” ujar Asmualik, Minggu (26/7/2026).
Sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Asmualik menilai bahwa pengawasan terhadap penyedia atau pengelola katering harus ditindaklanjuti secara mendetail.
Menurutnya, keselamatan anak-anak didik di lingkungan sekolah merupakan prioritas mutlak yang harus dijamin bersama oleh negara dan pihak pengelola. Untuk itu pihaknya menekankan pentingnya pemberian sanksi atau teguran keras apabila investigasi membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak penyedia makanan.
“Perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai alur pengolahan dan distribusi bahan pangan MBG itu, dan berikan sanksi administratif bagi pengelola yang terbukti lalai agar insiden serupa tidak terulang,” jelasnya.
Dengan adanya insiden tersebut, lanjut Asmualik, harus dijadikan sebagai evaluasi total terhadap standar operasional prosedur (SOP) penyedia makanan.
Selain itu, juga harus ada penanganan dalam kasus ini, jangan sampai berhenti di ranah internal sekolah saja, melainkan melibatkan instansi terkait secara lintas sektoral.
Ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang untuk turun tangan langsung melakukan investigasi mendalam sekaligus memberikan pembinaan teknis kepada pengelola penyediaan makanan.
Langkah ini dinilai krusial untuk mengidentifikasi sumber masalah secara objektif serta memastikan standar higienitas dan keamanan pangan terpenuhi ke depannya.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan keselamatan anak-anak selama proses belajar benar-benar terjamin. Oleh karena itu, persoalan ini harus melibatkan Dinas Kesehatan agar penanganannya tuntas dan ada pembinaan yang jelas bagi pengelola,” pungkasnya.
