JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2022 ini sementara menyusun grand design peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan kampung wilayah Papua (desa red) dan Papua Barat yang akan dipakai sebagai panduan dalam menyiapkan SDM dan tata kelola pemerintahan yang handal di Papua dan Papua Barat. Grand Design sesuai target kemendagri akan tuntas di Desember 2022.
Demikian disampaikan Dirjen Bina pemerintahan Desa, Dr.Yusharto Huntoyungo, M.Pd yang dibacakan Direktur Fasilitasi peningkatan Kapasitas aparatur desa, Dr. Paudah, MSi ketika membuka seminar secara off line dan online yang bertajuk
” Diskusi mencari pola ideal pengembangan kapasitas aparatur desa wilayah timur indonesia” yang dihelat Jumat (17/6) di aula kantor di Ditjen Bina Pemdes kemendagri,dihadiri peserta dari dinas PMD dan perangkat desa se indonesia.
Seminar menghadirkan para pembicara yang memahamai secara baik kondisi papua dan papua barat yakni Khairul Rizal, Ph.D, dari KementerianPPN/Bappenas, Drs. Frans Maniagasa MA, Tenaga ahli senior desk Papua kementerian PPN/Bappenas Drs. Alfons Sesa, MM, wakil bupati Sorong selatan, Maximus Tipagau, Direktur Yayasan Somatua, Viktorius Manek, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas PMD Provinsi NTT, Dr. Antonius Tarigan dan Dr. La Ode Ahmad Nasir dari unsur praktisi Desa.
Seminar yang dipandu oleh Kasubdit Pengembangan Kapasitas wilayah IV (Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara),
Meydy D.S Malonda, S.STP mengemuka beberapa point penting yang menjadi masukan bagi tim penyusun grand design peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan kampung diantaranya:1. Peningkatan kapasitas perangkat kampung di papua dan papua barat harus mempertimbangkan antropologi, karena papua memiliki kararter budaya dan bahasa yang berbeda, masih banyak perangkat kampung yang masih menggunakan bahasa daerah dalam memberikan pelayanan pemerintahandi kampung.2,
Penguatan kapasitas perangkat kampung dipapua harus dilakukan berkelanjutan mulai dari pelatihan,praktek dan pendampingan.3,Pure Learning yang artinya perlu ada pembelajaran sesama papua untuk kampung yang sudah baik pengelolaan pemerintahannya ke kampung yang belum baik.4, pelatihan perangkat desa di papua harus dikombinasikan di dalam kelas dan luar kelas. 5,Peningkatan kapasitas di papua dan papua barat perlu melibatkan tokoh adat dan tokoh gereja dan 6, Peningkatan kapasitas papua perlu inovasi dengan menggunakan digitalisasi.
Dr. Paudah mengatakan, grand design juga akan menghasilkan road map (peta jalan) yang akan menjadi panduan kita dalam melaksanakan peningkatan kapasitas di wilayah papua dan papua barat serta bisa direpikasi bagi daerah lain di wilayah indonesia yang memiliki karakter yang sama.
“ Kami sangat berharap webinar ini bisa menghasilkan Instrumen dalam menyusun format atau pola yang tepat dan legitimit dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa di wilayah timur Indonesia. Juga webinar bisa Perumusan strategi dan penyusunan rencana kerja dan mengidentifikasi isu-isu permasalahan kapasitas dan tata kelola di desa di wilayah timur Indonesia,” ujar Paudah.
