HomePolitikKetua DPRD Kabupaten Malang Menilai Perjalan Dinas Dewan Sesuai Perbub

Ketua DPRD Kabupaten Malang Menilai Perjalan Dinas Dewan Sesuai Perbub

Darmadi

MALANG – Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menilai perjalanan dinas anggota dewan sesuai peraturan bupati (Perbup) dan telah direncanakan. Darmadi menyampaikan hal ini menanggapi sorotan terkait perjalanan dinas anggota dewan di tengah pandemi Covid19, dengan biaya mencapai puluhan miliar.


Menurut Darmadi, anggaran tersebut selain diatur dalam Perbub juga ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setiap tahun.

“Itu kan kegiatan yang direncanakan, jadi sudah sesuai Perbub terkait standard biaya, baik perjalanan dinas, makan dan minum, dan sebagainya,”ucap Darmadi, saat ditemui awak media di Lobby Ruang Anusopati, Kompleks Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur, no.3, Kota Malang, Selasa (3/8).

Meski demikian tidak semerta-merta semua kegiatan itu terserap. Perencanaan itu akan berbeda realisasinya. Setiap tahun lanjut Darmadi, ada SILPA.

Menurut Darmadi, terjadinya SILPA dari anggaran Perdin tersebut dikarenakan tidak sesuai praktik di lapangan, misalnya ketika direncanakan Perdin tersebut dengan perjalanan dinas lima kali dengan standard biaya yang ditentukan, namun pada praktiknya tidak semuanya terserap, karena ada komponen-komponen yang tidak ada.

“Jadi yang kita rencanakan Perdin 50 orang anggota Dewan, tapi dalam kegiatan itu masing-masing komisi tidak berangkat semua, itu nanti akan kembali ke SILPA,” jelasnya.


Darmadi menegaskan, jika anggaran Perdin itu bukanlah anggaran yang terbesar, dibandingkan dengan rencana kerja (Renja) DPRD di daerah lain.

“Jangan melihat angkanya, karena kan tergantung perdinnya. Perdin itu macam-macam, bisa Perdin antara daerah yaitu antar kecamatan dan Desa. Ada Perdin antar Kota tapi di jawa timur,” terangnya.

Ketikan disinggung perlunya perdin di kondisi Pandemi Covid-19, yang mana mobilitas secara otomatis akan berkurang dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), serta kebutuhan penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang besar, Darmadi menjelaskan, jika nanti akan ada refocusing saat perubahan anggaran keuangan (PAK) waktu dekat ini.

“Di PPKM ini kami tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan keluar, baik Perdin ke wilayah Kabupaten Malang atau ke luar daerah. Otomatis anggaran makan dan minum berkurang. Nanti kami akan hitung lagi, saat kegiatan PAK untuk realisasi penyerapan dan kebutuhannya. Tidak menutup kemungkinan dilakukan penyesuaian anggaran,” tutupnya.

Sebagai informasi, beberapa rincian anggaran perjalan dinas yang tertuang pada laman Sirup di tahun 2021, ada nama paket belanja perjalanan dinas biasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di satuan sekretariat DPRD dalam kegiatan peningkatan kapasitas DPRD bernilai Rp 17.315.905.000,  dengan volume waktu 12 Bulan, terhitung mulai Januari hingga Desember 2021.

Begitu pula, nama paket belanja perjalanan dinas dalam kota dalam kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat bernilai Rp 1.100.000.000. Nama paket belanja perjalanan dinas biasa dalam kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD bernilai Rp 1.003.900.000.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


TERBARU