BONE– KONI Kabupaten Bone mulai tancap gas menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan tahun 2026. Sejak dilantik dan terbentuknya kepengurusan baru pada April lalu, Ketua KONI Bone Drs. Asiswa menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat melakukan pembenahan internal sekaligus memperkuat kesiapan cabang olahraga (cabor) untuk menghadapi multievent tertinggi di tingkat provinsi tersebut.
“Sejak starting awal pelantikan, kita langsung melakukan langkah-langkah konkret, khususnya dalam tahapan persiapan menuju Porprov 2026,” tegas Asiswa.
Persiapan yakni mengukur kemampuan atlet melalui berbagai ajang pra-kualifikasi dan pertandingan uji tanding. Persiapan pokok yaitu pembenahan organisasi, memperkuat kelembagaan cabor, dan memetakan cabang olahraga unggulan yang berpotensi menyumbang medali.
Menurutnya, walaupun dalam perjalanannya masih ada cabor yang harus mengikuti Babak Kualifikasi (BK), namun sejumlah cabang olahraga telah menunjukkan performa menjanjikan. “Alhamdulillah, ada beberapa cabor yang dari awal sudah memperlihatkan prestasi. Misalnya renang, itu luar biasa. Kalau kita lihat perjalanan mereka dari target delapan medali kini bisa sampai sepuluh. Itu dapat diukur pada event BK sukses membawa pulang enam medali, termasuk di nomor estafet. Ini kontribusi nyata,” jelasnya.
Ketua KONI Bone menekankan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah pembenahan organisasi pada seluruh cabor. Dari total 40 cabor yang berada di bawah KONI, pihaknya ingin memastikan semuanya memiliki legalitas, akun organisasi, dan struktur kepengurusan yang jelas. “Tentu tidak semua punya kontribusi yang sama. Tapi kita sudah petakan cabor unggulan yang kemungkinan besar akan menyumbang banyak medali untuk Bone,” ujarnya.
Meski kesiapan terus digenjot, Asiswa mengakui ada tantangan besar yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, sudah hampir setahun cabor-cabor menjalankan latihan dengan mandiri tanpa dukungan dana hibah dari pemerintah daerah.
“Ini fakta yang harus kita hadapi. Kurang lebih satu tahun ini, cabor berjalan mandiri. Belum ada sentuhan dari dana hibah Kabupaten. Secara organisasi, kita memang membangun kemandirian, tapi tetap saja pemerintah harus hadir sesuai regulasi,” tegasnya.
Ia merujuk pada regulasi terbaru yang mengatur pembinaan olahraga sebagai urusan pemerintahan yang bukan pelayanan dasar. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan besar dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat provinsi, termasuk Porprov.
“Pemerintah daerah tetap punya tanggung jawab pembinaan olahraga. Jadi dukungan anggaran itu tidak bisa dipisahkan,” tambahnya.
Di tengah berbagai tantangan, Ketua KONI Bone memastikan bahwa seluruh cabor tetap bergerak dan menunjukkan komitmen tinggi. “Saya melihat semua sudah bergerak cepat. Setidaknya kita bisa pastikan pembenahan organisasi berjalan dan cabor-cabor terus berlatih meski dengan segala keterbatasan,” katanya optimistis. Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan dukungan penuh agar persiapan atlet semakin matang, sehingga Bone dapat tampil maksimal di Porprov 2026. (*)
