BONE–Demi tercapainya pemilihan umum yang berintegritas dan berkeadilan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, melaksanakan kegiatan “Mitigasi Pelanggaran Pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2024.” Acara ini diadakan di Hotel Novena Watampone, Jl. Ahmad Yani, Kota Watampone, pada 24-25 Oktober 2024, dan menghadirkan para pemangku kepentingan serta anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK dari Divisi Hukum dan Divisi Teknis yang diharapkan dapat menyerap wawasan terkait mitigasi pelanggaran. Hadir sebagai pemateri, Saiful Jihad dari Bawaslu Sulsel yang memaparkan potensi kerawanan pada tahapan pemungutan suara. Saiful menekankan pentingnya peran pengawas pemilu dalam menjaga keamanan dan kelancaran tahapan pemilihan guna meminimalisasi celah terjadinya pelanggaran.
Muhammad Aris, pimpinan Bawaslu Bone, turut memberikan materi terkait mitigasi pelanggaran pada tahap kampanye. Menurutnya, penyelenggaraan pemilihan yang bersih dari pelanggaran akan tercapai jika semua elemen memahami dan menjalankan aturan secara ketat. Selain itu, mantan pimpinan KPU Sulsel, Misna, menyampaikan materi mengenai isu strategis dalam rancangan kebijakan KPU terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota di Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan pentingnya kebijakan yang adaptif guna menghadapi tantangan dan dinamika di setiap tahapan pemilu serentak.
Komisioner KPU Bone, Zainal dan Rusnaedi, juga turut memberi penekanan. Rusnaedi, yang menjabat sebagai Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bone, menjelaskan pentingnya kegiatan mitigasi ini sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum yang mungkin muncul di setiap tahapan krusial penyelenggaraan pemilihan. “Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengurangi risiko pelanggaran di berbagai tahapan pemilu serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Potensi masalah hukum selalu terbuka sehingga mitigasi sangat diperlukan,” ujar Rusnaedi.
Lebih lanjut, Rusnaedi berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi seluruh Badan Ad Hoc PPK agar lebih cermat dalam memantau dan menjalankan setiap tahap pemilihan kepala daerah. “Dengan adanya pelatihan dan materi yang diberikan, kami berharap pemilihan tahun ini akan berlangsung dengan kualitas, keadilan, dan integritas yang lebih baik,” tambahnya.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari peserta yang merasakan manfaat dari bekal mitigasi yang diberikan. Mereka berharap dapat berperan aktif dalam menciptakan pemilihan yang lancar dan berintegritas. (*)
