Bone–Ribuan tenaga Honorer teknis yang tergabung dari berbagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Bone pada Kamis (17/10/2024). Aksi tersebut dipimpin oleh jenderal lapangan Andi Muh. Akib, dengan membawa tuntutan terkait kejelasan status kepegawaian mereka dan kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dengan membawa spanduk dan poster yang berisi berbagai tuntutan, para tenaga honorer menyuarakan aspirasi mereka melalui yel-yel yang menggema di depan gedung DPRD. Mereka menuntut agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone mengusulkan kuota formasi PPPK secara adil dan merata bagi seluruh honorer teknis yang telah mengabdi di instansi pemerintah setempat. Mereka juga meminta agar formasi yang telah ditetapkan dalam penerimaan PPPK 2024 tidak dikunci atau di-TMS-kan, sehingga semua tenaga honorer teknis bisa mengikuti seleksi tanpa hambatan.
Salah satu poin utama dalam aksi ini adalah desakan agar tenaga honorer yang sudah Lama Mengabdi, dan terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dapat diangkat tanpa syarat di unit kerja masing-masing. Mereka juga meminta alokasi formasi yang lebih besar bagi tenaga teknis, dengan mempertimbangkan lamanya masa pengabdian.
“Kami di sini memperjuangkan hak kami untuk mendapatkan kejelasan status dan kesempatan yang adil dalam seleksi PPPK. Banyak dari kami yang telah mengabdi bertahun-tahun namun tidak diangkat, sementara ada yang baru satu atau dua tahun sudah diangkat,” ungkap Andi Muh. Akib.
Dalam aksinya, para tenaga honorer juga mengungkapkan Ketidakadilan dalam pengusulan kuota formasi PPPK yang hanya dialokasikan kepada dua OPD. Mereka menuntut agar seluruh OPD di Kabupaten Bone mendapat alokasi formasi yang setara dan adil.
“Kami meminta agar formasi PPPK untuk tenaga teknis dibagi rata, dan tidak hanya difokuskan pada dua OPD. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal keadilan bagi seluruh tenaga honorer yang telah mengabdi,” tegas salah satu peserta aksi.
Pihak DPRD Kabupaten Bone menyambut baik aksi tersebut dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak terkait. Andi Muh. Salam, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, yang menerima aksi tersebut, menyatakan bahwa aspirasi ini akan diperjuangkan oleh seluruh anggota DPRD.
“Kami akan menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi terkait, untuk membahas pembukaan formasi PPPK bagi seluruh OPD,” ungkapnya.
Andi Muh. Idris Rahman, anggota DPRD lainnya, mengkritisi pengalokasian formasi yang dinilai tidak adil. Ia menyarankan agar penganggaran PPPK ke depan dapat lebih proporsional, dengan pembagian yang lebih adil antara guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Jika tuntutan ini tidak direspons dengan baik, DPRD Bone bahkan mengancam akan merekomendasikan pencopotan pejabat terkait yang tidak hadir dalam rapat pembahasan formasi PPPK. Aksi unjuk rasa ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer teknis di Kabupaten Bone secara adil dan transparan.
Seheruddin, Anggota DPRD Bone dari Fraksi Demokrat, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap aksi ini.
“Kami merasakan apa yang dirasakan oleh tenaga honorer teknis yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Mereka pantas mendapatkan kejelasan dan kepastian tentang status mereka,” ujar Seheruddin, yang juga merupakan perwakilan Dapil V Bone. Dia menegaskan bahwa DPRD Bone siap menjadi jembatan untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Seheruddin mengungkapkan bahwa DPRD Bone akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Pemkab Bone. “Insya Allah, besok pagi, Jumat, rapat dengar pendapat akan langsung dilaksanakan. Ini untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan hari ini,” tuturnya.
Aksi ini dipicu oleh keputusan Pemkab Bone yang hanya membuka dua formasi penerimaan honorer, yakni di Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kesehatan. Padahal, jumlah tenaga honorer teknis di Bone yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan, mencapai ribuan orang. Banyak dari mereka telah lama mengabdi, namun hingga kini belum ada kepastian terkait status kepegawaian mereka.
Seheruddin, yang merupakan alumni Pondok Pesantren As’adiyah, berharap agar hasil dari rapat tersebut dapat memberikan solusi yang adil bagi para tenaga honorer teknis yang telah mengabdikan diri demi pelayanan masyarakat di Kabupaten Bone.
“Kami akan terus mendukung dan mengawal aspirasi mereka hingga ada keputusan yang memberikan keadilan bagi semua pihak,” tegasnya. (*)
