BONE–Inspektorat Daerah Kabupaten Bone kembali menggelar kegiatan strategis bertajuk Pengawasan Daerah Lawarsda 2024 dengan tema yang sangat relevan bagi pembangunan daerah, “Sinergitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) melalui Mitigasi Risiko Korupsi pada Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik” bertempat di Novena Hotel, Kamis, 03 Oktober 2024.
Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Bone, Drs. A. Muh. Yamin AT, M.Si, menegaskan pentingnya kolaborasi antara APIP dan APH dalam menangani masalah pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel. Dalam laporannya, Yamin menjelaskan bahwa sinergitas antara kedua lembaga ini sangat krusial dalam memitigasi risiko korupsi serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
“Kami harap melalui diskusi panel ini, para peserta dapat memahami secara menyeluruh bagaimana mengelola keuangan daerah secara umum, termasuk pengelolaan keuangan di tingkat desa,” ujar Yamin.
Ia juga mengungkapkan berbagai kerja pengawasan Inspektorat Daerah Bone sepanjang tahun 2024, yang meliputi 430 kegiatan pengawasan. Di antaranya, 181 audit, 65 monitoring dan evaluasi (Monev), 166 kegiatan review, serta 13 kegiatan asistensi pendampingan. Selain itu, Inspektorat juga menangani sembilan kasus perceraian dalam lingkup ASN.
Yamin membeberkan bahwa sepanjang 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Bone mencatat 577 temuan dengan potensi kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,156 miliar rupiah telah ditindaklanjuti. Selain itu, Inspektorat juga menangani 32 pengaduan terkait dugaan tindak pidana dan berperan dalam menindaklanjuti 816 rekomendasi dari total 1,338 rekomendasi BPK.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli, termasuk perwakilan dari BPK RI, BPKP Sulawesi Selatan, Inspektorat Daerah Sulsel, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sementara itu, peserta yang hadir terdiri dari anggota DPRD, instansi vertikal, perguruan tinggi, kepala desa, komite, dan berbagai pihak terkait lainnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Bone, Andi Winarno Eka Putra, SSTP, MH, menekankan bahwa kegiatan ini harus lebih dari sekadar seremoni. “Kegiatan ini sangat penting. Kita semua ini melayani masyarakat dan harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang dikelola,” tegas Andi Winarno. Ia mengapresiasi para narasumber yang telah memberikan edukasi dan literasi terkait pengelolaan keuangan, serta mengingatkan pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pelayanan publik yang lebih baik.
Andi Winarno juga mengajak seluruh pihak untuk menyatukan persepsi dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. “Sudah terlalu banyak yang terjebak dalam masalah anggaran. Mari kita satukan persepsi dan memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel demi kebaikan bersama,” tambahnya.
Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, serta mampu membangun kepercayaan publik yang lebih kuat. (*)
