KEPRI- Gerakan Mahasiswa Pengawas Kebijakan Kepulauan Riau ( GMPK ) Kepulauan Riau, meminta gubernur setempat mencopot Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Hasan.
Ketua GMPK, Alfi Riyan Syafutra mengatakan, mahasiswa menilai Kepala Dinas Kominfo, tidak terbuka menyampaikan informasi publik terkait penetapan anggaran sosialisasi sebesar Rp 12 miliar yang dinilai fantastis. Anggaran tersebut bersumber dari APBD setempat tahun anggaran 2022, yang diproyeksikan lebih dari Rp 3 triliun, dengan estimasi penerimaan sebesar Rp Rp 3,480 miliar.
Alfi Riyan Syafutra, menegaskan, pihaknya meminta gubernur mencopot Kepala Dinas Kominfo yang dinilai buruk dalam penyelengeraan pemerintah, dan tidak ada keterbukaan dan terkesan mengambil kebijakan yang Kontradiktif.
“Akhir Maret kami sudah memasukkan surat ke Diskominfo Provinsi Kepri dan Senin 4 April 2022 Diskominfo Kepri mengundang kami untuk menjelaskan data terkait RKPD Diskominfo Tahun 2022,”kata dia dalam keterangan pers yang diterima Selasa (5/4)
Dalam pertemuan itu lanjutnya, ada hal hal yang disampaikan pihak Kominfo tidak logis dan bukan keterbukaaan informasi publik.
“Diskominfo tidak mau menunjukan data yang sebenar benarnya data untuk beban sosialisasi hanya menampilkan data di sirup,”ungkapnya.
Lantaran hal tersebut mahasiswa menilai, Diskominfo Provinsi Kepri gagal menjadi dinas yang menjadi pintu informasi di sebuah pemerintahan tingkat Provinsi yang sudah diharuskan terbuka dalam hal informasi publik sesuai amanah UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Lebih lanjut dikatakan Dinas kominfo tidak mampu memberikan informasi yang jelas, dan tidak menjawab kegelisahan masyarakat Kepri dan tidak bijak dalam melakukan program kerja yang sesuai dengan apa yang menjadi target ekonomi.
“Dan tidak menjawab kegelisahan yang terjadi hari ini, maka dari itu Gubernur harus evaluasi Dinas Kominfo dan copot Kepala Dinas yang gagal” ujar AlfiRiyan
Menurutnya, Diskominfo punya tanggung jawab dalam memastikan keterbukaan informasi apalagi terkait APBD karena itu uang rakyat semua peruntukan untuk kemakmuran rakyat.
