BONE–Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemunguta Suara (KPPS) tidak lama lagi akan dilaksanakan oleh KPU Bone. Isu-isu mengenai rekrutmenn sudah mulai berhembus, mulai dari Politisasi Rekrutmen dan Rekrutmen yang tidak akuntabel. Menanggapi hal tersebut, Rohzali Putra Badaruddin Korrdinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bone menegaskan jika Bawaslu Kabupaten secara berjenjang, siap mengawasi dan memastikan tehapan rekrutmen ini berjalan sesuai aturan. Hal tersebut diungkapkan di sela-sela penyampaian materi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS oleh KPU Bone, Sabtu 9 Desember 2023, di Novena Hotel.
“Dalam Tahapan Rekrutmen ada 2 isu besar yang penyelenggara hadapi, mulai dari kerawanan adanya politisasi rekrutmen KPPS hingga tidak terbuka meratanya informasi rekrutmen tersebut ditap Desa dan Kelurahan, olehnya itu, untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal, bawaslu secara berjenjang akan membentuk Tim Fasilitasi dan Posko pengaduan masyarakat,” tegasnya.
Ijal sapaan akrab Komisioner bawaslu Bone ini juga menambahkan, bahwa Proses Rekrutmen KPPS juga berpotensi terjadinya dugaan Pelanggaran Admnitrasi Pemilu, olehnya itu beliau menghimbau agar seluruh tahapan harus berjalan tepat.
“Trend Pelanggaran Admnitrasi Pemilu paling tinggi ada dalam proses rekrutmen bada ad hoc pemilu, maka sudah seharusna KPU dalam proses rekrutmen KPPS mengacu pada regulasi yang ada dan memperhatikan dengan seksama seluruh tahapan berjalan sesuai waktunya,” tambahnya.
Diakhir penyampaiannya, Ijal menegaskan Bahwa Bawaslu kabupaten akan dengan serius memperhatikan proses rekrutmen ini, dan akan menjadi mitra positif yang baik bagi KPU Bone dalam mensukeskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Bawaslu dan KPU adalah sesama penyelenggara Pemilu, kami akan selalu menjadi bagian penting untuk secara bersama mensukseskan terselenggaranya Pemilu 2024,” pangkasnya. (*)
