BELU,- Pemerintah terus memperketat pengawasan di Perbatasan guna mencegah kebocoran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diduga diselundupkan ke Timor Leste.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain bersama Bea Cukai Atambua kini meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan ekspor yang melintas, terutama truk pengangkut barang yang dimodifikasi untuk menyelundupkan BBM.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Dr. Nurdin, mengungkapkan bahwa modus penyelundupan ini kerap dilakukan dengan cara memodifikasi tangki bahan bakar atau menyembunyikan BBM dalam jerigen di dalam truk ekspor.
“Praktik ilegal ini diduga dilakukan dengan modus menggunakan truk pengangkut ekspor barang. Oleh karena itu, pengawasan diperketat untuk mencegah kebocoran BBM bersubsidi yang merugikan negara,” ujar Dr. Nurdin, Jumat (7/3/2025).
Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menyatakan bahwa koordinasi dengan Bea Cukai Atambua semakin diperkuat untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik penyelundupan.
Setiap kendaraan ekspor yang melintas kini harus menjalani pemeriksaan ketat, baik yang menuju Timor Leste maupun yang kembali ke Indonesia.
“Setiap kendaraan ekspor yang melintas akan diperiksa secara ketat oleh petugas dari Bea Cukai, dibantu dengan unsur satuan pengamanan PLBN Motaain. Fokus utama adalah kendaraan yang dimodifikasi, terutama yang memiliki tangki ganda atau membawa BBM dalam jumlah berlebih,” jelas Rika.
Hasil pemeriksaan terbaru menemukan beberapa truk ekspor yang membawa jerigen berisi bahan bakar melebihi ketentuan, yang tidak tercantum dalam manifest barang ekspor. Truk-truk tersebut kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Modus seperti ini telah terdeteksi sejak beberapa waktu lalu, dan kini kami semakin memperketat pengawasan agar tidak ada kebocoran BBM bersubsidi ke luar negeri,” tambahnya.
Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menegaskan bahwa segala bentuk penyelundupan merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan perekonomian nasional. Kebocoran BBM bersubsidi ke luar negeri bisa berdampak pada kelangkaan di dalam negeri dan berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat.
“Tugas kami adalah mencegah lebih awal dan memitigasi potensi penyelundupan BBM melalui PLBN. Kami menginstruksikan agar Kepala PLBN Motaain bersinergi dengan pihak Bea Cukai untuk mengawasi secara ketat setiap kendaraan ekspor yang melintas,” ujar Budi.
Lebih lanjut, pihak PLBN Motaain juga menggandeng unsur Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ) serta aparat penegak hukum lainnya untuk memperkuat sistem pengawasan di kawasan perbatasan. Langkah ini diharapkan mampu mencegah praktik ilegal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan pengetatan pengawasan ini, pemerintah berupaya memperkuat kedaulatan negara serta memastikan bahwa perbatasan tidak menjadi jalur bagi aktivitas ilegal yang merugikan Indonesia.
