BONE–Pj. Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, SSTP., M.Si menggelar acara silaturahmi bersama dengan para Kepala UPT SD dan SMP se-Kabupaten Bone di Gedung PKK Kabupaten Bone Jumat, 27 September 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone, Drs. A. Fajaruddin, MM, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Bone. Momen tersebut menjadi ajang penting untuk membangun sinergi dan kebersamaan di sektor pendidikan, terutama di tengah suasana politik jelang Pemilukada.
Dalam laporannya, A. Fajaruddin memaparkan bahwa jumlah sekolah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Bone mencakup 677 sekolah dasar (SD), 126 sekolah menengah pertama (SMP), serta 504 lembaga TK-PAUD. Total keseluruhan, Kabupaten Bone memiliki 1.292 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah. Angka ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab dinas pendidikan dalam memastikan proses pembelajaran berjalan lancar di seluruh tingkatan.
A. Fajaruddin menekankan bahwa silaturahmi ini memiliki tujuan mulia, yaitu mempererat kebersamaan dan sinergi di antara para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. “Kami ingin memastikan pelayanan dasar di bidang pendidikan tetap berjalan dengan baik tanpa terganggu oleh dinamika politik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan suasana politik yang sehat di lingkungan pendidikan. “Politik harus disikapi dengan bijak. Kepala sekolah diharapkan mampu bekerja sama dalam menciptakan iklim politik yang sejuk dan kondusif. Pemilukada seharusnya menjadi ajang pendewasaan, di mana perbedaan pilihan tidak merusak kebersamaan,” tambah A. Fajaruddin.
Ia juga mengingatkan bahwa hak-hak para guru harus tetap dijaga dengan baik. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal kepentingan para pendidik agar proses belajar-mengajar tidak terganggu oleh persoalan politik. “Kami berharap, Kepala UPT dan seluruh tenaga pendidik bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat dalam menjaga ketenangan dan keamanan di lingkungan sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Andi Muh. Salam anggota DPRD Kabupaten Bone mengatakan selama lima tahun menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone ia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utamanya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bone. Menurutnya, peningkatan IPM erat kaitannya dengan kualitas layanan pendidikan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari layanan dasar masyarakat.
“Dalam lima tahun ini, kita telah banyak berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, sehingga kita sangat memahami kondisi di bawah. Pendidikan menjadi salah satu sektor utama yang saya fokuskan,” ungkap Andi Muhammad Salam yang akrab disapa Lilo.
Ia menekankan pentingnya seluruh pihak, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk bersama-sama mensukseskan proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini, menurut Lilo, menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya memajukan pendidikan di Bone.
Dalam forum silaturahmi dengan para tenaga pendidik, Lilo juga menyampaikan beberapa keluhan yang ia terima dari para guru terkait program eksternal yang membebani mereka. Salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan adalah tentang pelatihan guru yang dilakukan secara mandiri dan membutuhkan biaya pribadi.
“Banyak guru yang mengeluhkan pembiayaan mandiri untuk berbagai pelatihan. Hal ini tentu memberatkan, apalagi program tersebut tidak selalu terkait langsung dengan pendidikan,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa setiap program yang membebani guru, baik ASN maupun PPPK, harus diminimalisir, terlebih jika program tersebut tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Lilo juga menyoroti adanya form yang menjadikan sertifikat pelatihan sebagai prasyarat pencairan sertifikasi guru. Ia menilai bahwa hal tersebut tidak semestinya dijadikan persyaratan, itu merupakan hal yang keliru dan ia menegaskan bahwa segala bentuk tekanan yang tidak sesuai aturan akan ia koordinasikan dengan pihak berwenang.
“Jika ada tekanan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, saya siap mengawal dan berkoordinasi dengan Kapolres Bone untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Komitmen Andi Muhammad Salam dalam mengawal sektor pendidikan mendapat sambutan positif dari para tenaga pendidik. Ia berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak guru dan memastikan tidak ada beban tambahan yang tidak semestinya mereka pikul. Dengan semangat yang sama, ia berharap pendidikan di Bone dapat terus mengalami kemajuan yang signifikan.
Sementara Penjabat Bupati Bone, Andi Winarno Eka Putra, SSTP, MH, menegaskan peran pentingnya dalam memimpin Kabupaten Bone dengan beberapa prioritas yang menjadi tanggung jawabnya. Di tengah meningkatnya suhu politik menjelang Pilkada 2024, Winarno mengingatkan bahwa meskipun kampanye politik sudah berjalan, tugas utama sebagai pejabat Bupati adalah menjaga kestabilan dan ketertiban masyarakat.
Dihadapan para kepala sekolah Andi Winarno menekankan pentingnya menjaga netralitas dan menghindari politik praktis di lingkungan pendidikan. “Proses pembelajaran harus tetap berjalan dengan baik dan lancar. Jangan terpengaruh oleh persoalan politik. Ini bukan zamannya lagi menekan atau mengarahkan untuk memilih calon tertentu,” tegasnya.
Winarno dengan jelas mengingatkan bahwa kampanye politik sudah memasuki tahap penting, dan kepala sekolah harus sangat berhati-hati dalam berkomunikasi dan bertindak. “Saya tahu betul Ciber Cream (pengawasan cyber) memantau semua hal itu. Teman-teman kepala sekolah bisa terkena pidana jika terbukti melanggar netralitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia meminta seluruh spanduk atau atribut kampanye yang mungkin terpasang di lingkungan kerja agar segera dibersihkan. Menurutnya, ketidaksengajaan dalam menunjukkan dukungan politik di tempat kerja dapat menjadi celah yang merugikan dan melanggar prinsip netralitas sebagai aparatur sipil negara. “Sebagai pendidik, profesi kita sangat mulia. Jadi, jangan sampai terlibat dalam politik praktis,” tambahnya. Andi Winarno juga menekankan bahwa satu-satunya partisipasi politik yang diperbolehkan adalah memberikan hak suara pada 27 November 2024.
Selain masalah netralitas politik, Andi Winarno memberikan perhatian khusus pada isu-isu yang menjadi prioritas pemerintahannya, seperti mengatasi inflasi, stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan ekstrem. “Tugas kami bukan hanya mensukseskan Pilkada, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat,” tuturnya.
Bahaya penyalahgunaan narkoba juga menjadi sorotan utama Winarno. “Kita harus bersama-sama memerangi narkoba, karena itu bisa merusak generasi muda kita. Mari kita katakan tidak terhadap narkoba,” serunya.
Sebagai penjabat Bupati Bone, Winarno berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dan memastikan bahwa Pilkada berjalan lancar tanpa mengorbankan proses belajar-mengajar atau kesejahteraan masyarakat. “Ekskalasi politik adalah hal biasa, tetapi kita semua harus tetap fokus pada tugas kita untuk mendidik dan menjaga masa depan generasi berikutnya,” pungkasnya.
Dengan pesan-pesan penting ini, Andi Winarno berharap bahwa seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dapat bekerjasama menjaga keharmonisan sosial dan mencegah terjadinya konflik atau masalah yang tidak diinginkan selama masa Pilkada. (*)
