Oleh: Patris Allegro
Benar, politik dapat menjadi jembatan pembangunan. Tidak ada jalan raya, bendungan, sekolah, rumah sakit, atau jaringan listrik berskala besar yang sepenuhnya terlepas dari keputusan politik dan kebijakan negara.
Namun, dari premis itu tidak otomatis lahir kesimpulan bahwa seorang mantan presiden layak diberi gelar adat tertinggi. Itu namanya non sequitur: kesimpulannya tidak mengikuti premisnya.
Presiden membangun daerah bukan sebagai dermawan pribadi, melainkan sebagai pejabat negara yang menjalankan kewajiban konstitusional dengan uang rakyat. Anggaran pembangunan bukan uang pribadi presiden. Aspal, bendungan, dan gedung publik tidak dibayar dari kantong keluarga penguasa, tetapi dari pajak, sumber daya negara, dan utang yang kelak juga ditanggung rakyat.
Karena itu, masyarakat boleh berterima kasih. Penghargaan juga boleh diberikan. Akan tetapi, rasa terima kasih politik tidak boleh secara otomatis diubah menjadi legitimasi adat.
Adat bukan kuitansi pembayaran proyek. Gelar adat bukan bonus setelah masa jabatan. Mahkota bukan medali pembangunan.
Dalam negara demokrasi, pembangunan memang membutuhkan politik. Namun, politik yang sehat harus tunduk kepada kritik, transparansi, dan akuntabilitas—bukan meminta penghormatan feodal sebagai balasan atas kewajiban negara.
Persoalannya bukan apakah Jokowi pernah berjasa bagi Timor. Persoalannya adalah: siapa yang berwenang berbicara atas nama seluruh masyarakat adat Timor, apa dasar historis gelar tersebut, dan apakah prosesnya memperoleh legitimasi yang cukup luas?
Jangan memakai pembangunan sebagai palu untuk mematikan pertanyaan tentang adat. Politik mempunyai wilayahnya. Adat mempunyai martabat dan tata legitimasinya sendiri.
Jembatan pembangunan memang dibangun melalui politik. Tetapi jembatan itu tidak boleh diam-diam diarahkan menuju singgasana.
