Kota Malang, ZonaNusantara – Proyek rekonstruksi dan rehabilitasi ruas Jalan Gadang–Bumiayu, Kota Malang, kini menuai kritik keras dari masyarakat.
Proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat ini, yang seharusnya menjadi solusi infrastruktur, justru dikeluhkan warga karena manajemen pelaksanaan di lapangan dinilai amburadul dan membahayakan.
Kondisi di lokasi proyek saat ini menjadi sumber keresahan warga setempat serta pengguna jalan. Material konstruksi berat, seperti box culvert, tampak menumpuk tanpa adanya pengamanan yang memadai.
Ketiadaan tanda peringatan maupun pita pembatas (safety line atau barricade tape) di sekitar lokasi penggalian dan penumpukan material menciptakan risiko kecelakaan yang nyata bagi pengendara yang melintas.
Selain itu, aktivitas proyek yang terkesan lamban menyebabkan polusi debu yang masif, yang kini mulai mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga yang tinggal di sekitar lokasi.
Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana, menyoroti ketidakprofesionalan kontraktor dalam metode pelaksanaan kerja.
Ia menekankan adanya kejanggalan serius terkait transparansi proyek yang berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas publik.
“Dalam pelaksanaan pekerjaan, sepertinya kontraktor tidak mempunyai metode pelaksanaan kerja yang baik. Tumpukan material dan debu yang tidak kunjung diatasi membuat warga tidak memiliki kejelasan kapan proyek ini akan selesai,” ujar Angga sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Angga mempertanyakan ketimpangan informasi di lapangan. Terdapat dua segmen pekerjaan di ruas tersebut, namun hanya satu yang dilengkapi dengan papan informasi proyek yang memuat nama pelaksana dan nilai kontrak.
“Ini bisa menimbulkan multitafsir, karena seolah-olah proyek jalan di Gadang hanya satu pelaksana saja, faktanya ada dua. Jangan sampai proyek yang kecil numpang aman di balik yang besar,” tegasnya.
Selain isu transparansi, aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) konstruksi menjadi sorotan utama. Ketidakjelasan jadwal penyelesaian dan buruknya pengelolaan site proyek menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
Ketimpangan antara besarnya nilai anggaran proyek dengan progres fisik yang lambat di lapangan kini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.
Warga menuntut kontraktor dan instansi terkait untuk segera melakukan pembenahan, memberikan kepastian jadwal kerja, serta memastikan standar keselamatan (K3) terpenuhi agar tidak ada korban jiwa maupun dampak kesehatan lebih lanjut bagi warga sekitar.
