JAKARTA, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengecam keras manuver dan praktik tak terpuji dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memobilisir aparat kepala desa dan para pendamping desa untuk kepentingan politik guna meningkatkan elektoral dalam Pileg 2024. TPDI menilai, manuver tersebut termasuk tindakan curang, maniputif dan bentuk terselubung dari politik uang (money politics).
Demikian rilis yang disampaikan oleh Koordinator TPDI Petrus Selestinus, SH, yang diterima media ini, Senin (17/4).
Menurutnya, belakangan ini, TPDI menerima banyak pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat di Dapil-1 NTT (Flores, Lembata dan Alor) dalam bentuk foto dan video seputar aktivitas beberapa oknum kepala desa, pendamping desa, pejabat Kementerian Desa yang memposisikan diri seakan-akan sebagai organ PKB dan dana desa sebagai dana yang bersumber dari PKB. Lantaran Menteri Desa berasal dari kader PKB, lalu memposisikan dana desa seolah-olah budi baik dari PKB.
Patut diduga, lanjut Petrus Selestinus, oknum politisi PKB dari Dapil-1 NTT tersebut melakukan perbuatan curang dan membodohi para Kades dan para pendamping desa untuk mempertahankan posisinya anggota legislatif dan bisa menambah jumlah perolehan kursi PKB di Dapil-1 NTT.
“Targetnya jelas, demi kepentingan elektoral untuk menang pada Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada dan ini merupakan pembodohan terhadap masyarakat desa, ini bukanlah suatu pendidikan politik yang baik yang menjadi tanggung jawab Partai Politik. Ini akibat ulah satu dua orang membuat rusak banyak pihak, termasuk PKB, dan Caleg PKB yang lain,” ujar Petrus.
Untuk meyakinkan para kades dan pedamping desa, oknum politisi PKB, yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut menyebutkan, bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sudah disetujui dan itu adalah buah dari perjuangan PKB. Demikian pula dana desa dan besarannya yang katanya akan ditambah menjadi Rp 5 miliar per tahun. Itu juga buah dari perjuangan PKB.
Petrus Selestinus menegaskan bahwa keputusan memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, itu tidak mudah dan tidak mungkin hanya atas kehendak PKB, tetapi ini perlu proses legislasi yang panjang dan memerlukan persetujuan seluruh fraksi di DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian informasi seolah-olah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun telah disetujui dan sebagai upaya dari PKB adalah sebuah kebohongan besar. “Kalau seandainya benar telah disetujui, quod non, maka hal itu merupakan persetujuan seluruh fraksi di DPR bersama pemerintah serta tidak direalisasikan sekarang,” tegas Petrus Selestinus.
Informasi yang dihimpun media ini dari Dapil-1 NTT menunjukkan, bahwa manuver politik politisi PKB, inisial DNP pada saat reses awal tahun benar adanya. Saat ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Beberapa Kades dan pendamping desa jelas-jelas menunjukkan keberpihakan mereka terhadap politisi PKB. Hal itu terlihat dari video dan foto-foto, baik yang mengendorse politisi PKB atau memasang alat peraga politisi PKB, DNP di beberapa lokasi strategis.
Fenomena soal adanya manipulasi, politisasi dan kapitalisasi posisi politik Kementerian Desa, dana desa, kepala desa dan pendamping desa yang sengaja dihembuskan oleh beberapa oknum lepala desa termasuk oknum anggota PKB di desa semakin mempertegas statement Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa demokrasi kita adalah demokrasi uang. Dengan demikian, upaya memberantas KKN di negeri ini jauh panggang dari api.
Menurut Petrus, manuver dan praktik politik yang dilakukan politisi PKB dan jajarannya tidak boleh dibiarkan dan itu sangat tidak fair karena membodohi masyarakat, mencari keuntungan sendiri.
Dikatakan di era multi Parpol dan sistem proporsional terbuka, jumlah caleg dari satu dapil memang sangat banyak. Persaingan antar caleg tak terhindarkan, bahkan dalam satu parpol, karena keterpilihan tergantung jumlah suara, bukan nomor urut.
“Tetapi bersainglah secara sehat, fair dan dewasa dengan menampilkan rekam jejak, kompetensi dan integritas masing-masing calon, bukan dengan bertindak curang, manipulatif dan tidak fair,” kata Petrus Selestinus.
Hingga berita ini diturunkan, Zonanusantara.com belum berhasil meminta klarifikasi dari politisi PKB, DNP. Pesan singkat yang disampaikan via Wa belum dibaca.
