Kabupaten Malang, ZonaNusantara – Kericuhan berujung tindak kekerasan pecah di lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Malang pada Jumat, (11/92026).
Insiden ini mengakibatkan seorang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Mubarok, harus menjalani perawatan intensif dan rawat inap di RSUD Kanjuruhan setelah mengalami luka-luka akibat diduga menjadi korban penganiayaan saat berupaya melerai ketegangan.
Peristiwa tersebut bermula dari agenda audiensi antara seorang warga bernama Hadi Wiyono alias Pak Dur dengan dua anggota DPRD, yakni Dofic Soroanggomo dari Partai Golkar dan Alaik Mubarok dari Partai Gerindra.
Pertemuan itu membahas polemik akses jalan Bendungan Lahor di Kecamatan Sumberpucung, di mana pihak warga menuntut agar jalur tersebut dibuka secara penuh selama 24 jam.
Diskusi yang awalnya berjalan sebagai audiensi formal mendadak memanas dan berujung pada aksi saling dorong di dalam ruangan.
Ketegangan kian tak terkendali hingga menjalar dari ruang rapat ke area lobi gedung dewan, di tengah upaya sejumlah pihak yang mendesak warga untuk meninggalkan lokasi.
Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, Zulham Mubarok turun tangan untuk meredakan ketegangan.
Namun, saat berniat melerai, ia justru menghadapi perlawanan hingga mengalami kekerasan fisik berupa benturan kepala yang diarahkan kepadanya secara berulang kali oleh pelaku.
Kasus ini dengan cepat menjadi sorotan publik setelah rekaman video amatirnya beredar luas di berbagai platform media sosial.
Di tengah gelombang kecaman, sempat muncul upaya pembelokan fakta melalui unggahan video bermuatan narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, salah satunya melalui akun TikTok @pakdhe1238, yang sempat memicu kekecewaan warganet terhadap sikap para wakil rakyat.
Menanggapi insiden tersebut, berbagai kalangan mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Malang untuk segera turun tangan.
BK didesak mengusut tuntas kasus dugaan arogansi dan kekerasan ini secara transparan serta menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan etik yang berlaku demi menjaga marwah lembaga legislatif.
