Kota Malang – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, membentuk Satuan tugas (Satgas) Anti politik uang (Money Politics) berbasis pada tempat pemungutan suara (TPS), Sabtu (23/11/2024) malam.
Pembentukan Satgas anti-money politics ini tidak lepas dari gonjang-ganjing isu adanya dugaan ketidaknetralan salah satu aparat penegak hukum (APH) dan money politics di Kota Malang, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serantak 2024.
“Pembentukan Satgas Anti Money Politics ini sebagai upaya kami untuk menegakkan kehidupan demokrasi yang terindikasi tercedari di detik-detik pencoblosan,” ucap Anggota Dewan Kota Malang dari PKB Arief Wahyudi, saat ditemui awak media di kediamannya, jalan Bareng Tenes Kota Malang, usai pembentukan Satgas Anti Money Politics, Sabtu (23/11/2024) malam.
Menurut Arief, tugas Satgas ini sebenarnya sederhana, yakni mencegah segala macam bentuk kecurangan dalam Pilkada Kota Malang. Jika ditengarai dalam satu RT ada indikasi Money Politic diharapkan segera laporkan. Namun jika dalam pelaporan tersebut belum ada tindakan dari aparat, maka tim hukum Paslon AbaDi akan mengajukan proses.
“Satgas ini tidak mencari kemenangan, namun demokrasi ini harus ditegakan dan berjalan secara sehat. Itu saja !,” tegasnya.
Arief menjelaskan, Satgas ini beranggota masyarakat umum yang dikomandoi oleh orang-orang PKB, dan di Kecamatan Klojen telah terbentuk di setiap Rukun Tangga (RT), yang nantyakan diikuti di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Malang.
“Pembentukan Satgas ini intruksi dari DPP, ini sebagai antisipasi Money Politic yang biasanya dilakukan di detik-detik menjelang pencoblosan,” terangnya.
Anggota Satgas ini, lanjut Arief, nantinya akan bertugas memantau warga kampung, karena yang pasti diserang Money Politic ini biasanya warga ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di kampung.
“Jika ditemukan adanya money politics, dapat dilaporkan ke kami (PKB Kota Malang) atau tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) ABADI (Abah Anton – Dimyati), dan tim hukum ABADI siap menampung segala laporan kecurangan kampanye,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arief menegaskan, Satgas anti-money politics ini dibentuk dengan berbasis pada tempat pemungutan suara (TPS), yang keanggotaannya, selain masyarakat umum juga melihatkan pengurus DPC PAC Ranting dan Banom PKB Kota Malang.
“Mari kita bantu Bawaslu memantau situasi keamanan daerah masing-masing. Jika ada gelagat money politik, serangan fajar berupa uang maupun sembako. Segera Laporkan !!,” ajaknya.
Sebagai informasi, dalam Peluncuran Satgas Anti-Money Politic ini dihadiri ratusan warga se-Kecamatan Klojen. Tidak menutup kemungkinan Satgas ini akan dibentuk juga oleh Paslon lain. Beberapa waktu lalu tim dari Paslon HC-Ganis juga siap melakukan hal yang serupa. Mereka sepakat Money politic ini sangat berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
