Catatan lepas : Yosef Naiobe
Persoalan yang dihadapi Syahbandar Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, kian menggurita. Sejak dibawah kepemimpinan Wilo, Syahbandar tersebut tidak pernah sepi dari berita tidak sedap.
Sangat disayangkan, Syahbandar yang memiliki otoritas dengan obyek pengawasan terhadap kapal- kapal yang berlayar di wilayah Molawe itu justru lebih sering menjadi sorotan publik dengan “berita miring”. Hal ini tidak akan terjadi jika Kepala Syahbandarnya bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sejumlah aktivis berulang kali menyuarakan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum di kantor tersebut.
Aroma pungli tersebut bahkan dilaporkan ke Kementerian Perhubungan dilengkapi bukti-bukti komunikasi via WhatsApp tentang alur penyerahan uang ke oknum pejabat. Namun laporan masyarakat tak pernah ditanggapi.
Semestinya, kejadian-kejadian yang tidak elok bisa diminimalisir, manakala pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bersikap reaktif untuk menindaki kepala Syahbandar, dan memberikan solusi.
Namun yang terjadi pihak Kemenhub terkesan tutup mata atas berbagai persoalan di Syahbandar Molawe itu.
Kejadian-kejadian seperti dugaan pungli, yang ramai diberitakan melalui media lokal maupun nasional di Syahbandar tersebut seharusnya menjadi alasan kuat membongkar siapa saja yang selama ini bermain kotor. Ya kepala Syahbandar dan seluruh awak, dilakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran informasinya.
Puncak dari gunung es tersebut terjadi pada Rabu (13/4) malam. Tiga kapal tongkang tanpa dokumen pelayaran ditangkap Angkatan Laut di perairan Kendari.
Sebuah media lokal di Kendari pernah menayangkan berita yang sangat ekstrem terhadap otoritas Syahbandar Molawe dengan judul Kejahatan Pelayaran di Konut dan Dugaan Keterlibatan Kepala Syahbandar Molawe.
Noda penyimpangan yang mencoreng lembaga di bawah Dirjen Perhubungan Laut itu, banyak berseliweran di Google bagaimana jejak digital kepemimpinan Wilo menangani pengawasan pelayaran.
Carut marut pelayanan kesyahbandaran di Molawe memantik warga setempat melakukan pemblokiran jalan menuju pelabuhan. Tindakan seperti ini fakta bahwa ada ketidakpuasan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Wilo.
Selain tindakan pemblokiran, masyarakat juga mengadu langsung ke Kemenhub dan instansi terkait di Jakarta. Namun surat – surat pengaduan yang dikirim tidak pernah mendapat respon positif dari instansi terkait termasuk Kemenhub.
Pertanyaannya adalah sampai kapan Syahbandar Molawe dibiarkan untuk menumpuk masalah-masalah di sana? Bukankan sudah menjadi sangat terang benderang bahwa penangkapan tiga kapal tongkang oleh Angkatan Laut di Kendari, memberi jawaban pasti bahwa masalah – masalah yang terjadi selama ini benar adanya dan sudah menjadi benang kusut.
Yosef Naiobe, wartawan asal Timor, kerja di Jakarta.
