KEFAMENANU,-Bupati Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Drs David Juandi segera menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Kejaksaan. Penyerahan LHP tersebut sebagai komitmen pemerintah daerah mendukung phak kejaksaan memberantas korupsi.
David mengklaim pemerintah selama ini tidak pernah menindaklanjuti LHP setelah ada pemeriksaan.
“Karena itu di masa kepemimpinan saya dalam waktu dekat ini saya akan himpun semua LHP yang terindikasi terjadi kerugian negara untuk diserahkan ke Kejaksaan,”tegasnya kepada wartawan,” Rabu (24/3).
Kendati tidak secara tegas menjelaskan apakah termasuk kasus – kasus korupsi sebelumnya yang menunggak namun pernyataan David sebagai komitmen kuat untuk memberantas korupsi di daerah.
Diketahui banyak kasus korupsi sempat terungkap ke publik namun hingga kini tidak ada kejelasan. Sebut kasus DAK di Dinas Pendidikan senilai Rp 46 miliar. Kasus lain korupsi dana KPUD TTU. Beberapa orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
LHP yang akan disershkan Bupati David ke pihak kejaksaan berisi pemeriksaan
keuangan yang terindikasi terjadi penyimpangan keuangan ke Kejaksaan baik di dinas, badan maupun desa.
Mantan kadis PKO era Bupati Gabriel Manek ini mengatakan tidak akan melindungi pejabat di dinas, badan maupun desa yang menyalahgunakan keuangan negara.
“Kalau kita lindungi, potensi penyalahgunaan keuangan semakin besar. Saya pernah di Dinas PMD jadi tahu persis sehingga sekali lagi saya tidak akan melindungi oknum pejabat yang terlibat kasus korupsi,”imbuhnya.
Juandi mengaku mengapresiasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri TTU.
Upaya pemberantasan korupsi, kata Juandi David penting dilakukan guna memberi efek jerah kepada pelaku korupsi dan warning bagi pihak lain dalam pengelolaan keuangan negara.
“Perlu diapresiasi karena penting sehingga kita bisa lebih hati-hati dalam mengelola uang negara,”pungkasnya.
