MALANG, Sikap kurang cermat ditujukkan pejabat Kemendikbud dalam buku Sejarah Indonesia (SI). Dalam buku dua jilid tersebut nama besar KH Hasyim Asy’ari tidak dicantumkan. Karena itu Pengurus Cabang NU Kabupaten Malang meminta pejabat di Kemendilbud dicopot.
Ketua PCNU Kabupaten Malang, dr. Umar Usman, mengatakan KH Hasyim Asy’ari memiliki peran besar dalam sejarah Kemerdekaan Indonesia. Karena itu pihaknya menyangkan penulisan buku sejarah dalam kurun waktu tahun 1900 hingga 1988 yang tidak menyebutkan nama salah satu tokoh besar NU itu.
“Itu sebuah keteledoran, Kyai Asy’ari memiliki peran sangatlah penting, beliaulah yang menelurkan resolusi jihad untuk melawan Inggris di Surabaya pada 24 Oktober 1945 silam,” ucap Ketua PCNU Kabupaten Malang, dr. Umar Usman, saat dihubungi awak media Rabu (21/4).
Ia menjelaskan ketika Kyai Asy’ari menyerukan jihad, membuat seluruh santri dan umat Islam ikut mengangkat senjata untuk melawan Inggris.
“Jika dihapus dari kamus sejarah Indonesia itu merupakan keteledoran Kemendikbud, dan dirinya akan melaporkan keteledoran tersebut ke PWNU Jawa Timur dan juga PBNU.
Umar menyebut peran besar tokoh NU tersebut yakni mengajak seluruh santri dan umat Islam pada radius 94 kilometer untuk ikut perang dan angkat senjata, dan berhasil berhasil mengusir Inggris. Itu upaya nyata dari kyai untuk memerdekakan Indonesia.
“Untuk itu, kami meminta agar segera direvisi,” tandasnya
Terpisah, Sekretaris Lembaga Ta’lif Nasyr (LTN) PCNU Kabupaten Malang, Zulham Mubarak menjelaskan penyusun kamus yang merupakan pejabat Kemendikbud tersebut musti dicopot sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan itu.
Adapun pejabat yang disebut Zulham adalah Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid dan Direktur Sejarah Kemendikbud, Triana Wulandari. Keduanya berperan sebagai pengarah dari kamus tersebut.
“Memang sudah minta maaf. Tapi disana mau menyangkal bagimana lha itu ada tanda tangan Pak Hilmar Farid kok di salah satu halaman depan bukunya sebagai pengantar, bu Triana juga tanda tangan dan memberikan kata pengantar, sikap yang tidak jelas bagi kami,” katanya.
Zulham juga mengatakan, permintaan pencopotan dua pejabat tersebut ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo. Surat pun akan dibuat untuk dikirim ke Joko Widodo.
“Kami meminta agar Presiden mencopot pejabat terkait dan mengganti yang lebih profesional mempertimbangkan mereka adalah ujung tombak Pendidikan Nasional yang harusnya jeli dan cerdas,” tukasnya
