Bone–Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pj. Bupati Bone, Andi Winarno Eka Putra, S.STP, MH, bersama Pj. Sekda Bone, Drs. A. Fajaruddin, MM, memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2024 di Baruga Lateya Riduni, Jumat (25/10/2024). Rapat ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Bapenda Bone, Drs. A. Gunadil Ukra, MM, yang memaparkan perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.
Drs. A. Gunadil Ukra, MM, mengungkapkan bahwa dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone, baru sembilan kecamatan yang telah mencapai target 100 persen penerimaan PBB tahun ini. Kecamatan Ponre menjadi yang pertama memenuhi target dengan perolehan Rp374 juta pada 9 Agustus, diikuti oleh Bontocani dengan Rp373 juta pada 11 September, dan Tellu Limpoe dengan Rp285 juta pada 26 September. Lamuru, Kajuara, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, dan Tonra menyusul, dengan total penerimaan yang beragam, dari Rp285 juta hingga lebih dari Rp3,2 miliar di Tanete Riattang Barat.
Di sisi lain, beberapa kecamatan masih menghadapi kendala realisasi yang rendah, seperti Cenrana yang baru mencapai 36,21 persen, Dua Boccoe di angka 50,63 persen, serta kecamatan lainnya seperti Salomekko, Amali, dan Ajangale. Secara keseluruhan, realisasi PBB di Kabupaten Bone mencapai 82,40 persen atau Rp24 miliar dari target Rp30 miliar.
Faktor penghambat pencapaian target juga diidentifikasi, salah satunya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang terkait dengan musim panen. Kecamatan Cenrana, misalnya, yang banyak menggantungkan pendapatan pada tambak, menunggu hasil panen pada bulan November. Sedangkan di beberapa desa yang mengandalkan hasil pertanian jagung, pajak tertunda karena hasil panen belum dijual akibat harga pasar yang masih rendah. Beberapa desa juga menunggu pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelum menyetorkan pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat.
Menanggapi kondisi ini, Andi Winarno Eka Putra menekankan pentingnya sinergi antara camat dan pemerintah desa untuk mendorong optimalisasi PBB. “PBB harus menjadi fokus bersama agar kebutuhan belanja pemerintah daerah dapat terpenuhi. Jika penerimaan pajak tidak maksimal, tentu akan menyulitkan dalam memenuhi kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Rapat tersebut berakhir dengan komitmen seluruh camat untuk bekerja sama erat dengan perangkat desa, guna memastikan bahwa penerimaan PBB dapat mencapai target, dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Bone. (*)
