MALANG, – Warga Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur menolak menggunakan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19.
Kepala Desa Ngadas, Poncokusumo, Mujianto mengatakan, warganya sepakat tidak menggunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19.
“Mereka (Warga) yang berjumlah kurang lebih 526 KK (Kepala Keluarga) ini sepakat tidak mau menerima bantuan itu, meski ada diantara penduduk desa yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa,” ucapnya, saat dihubungi, Jumat (5/3).
Menurut Mujianto, mayoritas warga bekerja sebagai petani ini, mereka lebih memilih menolak BLT DD, lantaran takut terpapar Covid-19, setelah menerima bantuan dari pemerintah tersebut.
“BLT DD itukan bagi warga masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19. Warga disini percaya kalau bunyinya sudah untuk dampak Covid-19 dan padahal warga disini tidak terdampak, akhirnya warga tidak ada yang mau menerima itu (BLT DD),” jelasnya.
Sebab, lanjut Mujianto, warga Desa Ngadas tidak ada yang terpapar Covid-19, itulah yang membuat para warga sepakat untuk menolak menerima bantuan BLT DD.
”Warga disini mayoritas petani, dan sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada yang terdampak (Covid-19) dan Zona Hijau Covid-19. Warga takut nanti kalau menerima dana tersebut malah terkena (positif) Covid-19. Sehingga masyarakat tidak ada yang mau. Jadi memang kepercayaan warga disini seperti itu,” terangnya.
Apalagi, tambah Mujianto, perekonomian di Desa Ngadas tetap stabil, meski ditengah pandemi Covid-19. Bahkan, mereka lebih memilih mencari rejeki dari sektor lainnya ketimbang ngotot menjalankan sektor perekonomian dibidang wisata saat pandemi Covid-19.
“Disini, perekonomian tetap stabil, karena kan warga disini kebanyakan petani semua. Bahkan sektor pariwisata yang ada disini, sementara ini hanya untuk pekerjaan sampingan. Jadi bukan menjadi mata pencahariaan utama. Mereka (Persewaan home stay dan mobil jeep) saat ini lebih memilih tidak menerima tamu kalau pandemi Covid-19 ini belum selesai,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Suwadji mengatakan, dari 378 desa di Kabupaten Malang, hanya Desa Ngadas BLT DD yang tidak tersalurkan, lantaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disana sudah tercukupi dengan bantuan yanng bersumber dari Kementrian Sosial (Kemensos).
“KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang ada di Desa Ngadas sudah dapat dari PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), hingga BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kemensos,” bebernya.
Sedangkan, lanjut Suwadji, di Kabupaten Malang, total Pagu Dana Desa di Kabupaten Malang, senilai Rp 388.606.827.000.
“Total Pagu DD di Kabupaten Malang senilai Rp 388,6 sekian miliar,” tandasnya.
Sebagai informasi, total pagu Dana Desa yang mencapai ratusan miliar tersebut, sebagian diantaranya juga dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Termasuk untuk mensukseskan jalannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Kabupaten Malang.
Kebijakan itu, juga tertuang dalam Instruksi Imendagri nomor 4 tahun 2021, tentang perpanjangan PPKM berskala mikro.
Dalam Imendagri tersebut, ketentuan dana desa boleh dialokasikan untuk penanganan Covid-19, termasuk saat PPKM mikro, namun tidak boleh lebih dari 8 persen dari dana desa.
